DENPASAR (BaliPolitika.Com)- Masyarakat Bali tak boleh salah memilih sosok pemimpin di masa pandemi coronavirus disease alias Covid-19. Track record alias rekam jejak para calon pemimpin daerah ini tak boleh “cacat” sedikit pun. Pasalnya, selain virus korona, pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai rekor terendah minus 10,98 persen secara year to year (yoy) menuntut kerja seorang pemimpin yang super profesional.
Faktanya, dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata jeblok hampir dua kali lipat mengingat di triwulan II pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional hanya minus 5,32 persen. Dengan kata lain, dilangsungkannya Pilkada di masa krisis harus membuat masyarakat pemilih semakin cerdas. Salah-satunya dengan memilih pemimpin bukan hanya karena popularitasnya dalam membagi uang dan berbagai bantuan lain.
“Krisis ini masih akan panjang. Dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya melayani tapi juga memberdayakan agar tidak terjadi ketergantungan pada pemerintah yang sedang mengalami defisit,” kata pengamat politik Nyoman Wiratmadja M.SI, dalam webinar yang diselenggarakan Forum Peduli Bali, Senin (10/8/2020).
Jika ada calon yang menjanjikan uang dan berbagai fasilitas, pemilih harus berani mempertanyakan darimana sumber dananya. Jika dana itu memang berasal dari anggaran pemerintah, maka sebenarnya hal itu merupakan hak masyarakat setelah mereka membayar pajak.
Dia menegaskan, saat ini dibutuhkan pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan di masa krisis dimana pendapatan pemerintah sangat sedikit. Dia tidak perlu menjanjikan banyak hal, tetapi mampu memotivasi dan memberi harapan untuk bisa bertahan di masa yang sulit.
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Dewa Agung Lidartawan menyebut, soal kemampuan memimpin di masa krisis itu akan terlihat pada visi dan misi para calon. “Kami tidak bisa menentukan apakah hal itu akan diakomodir, tapi masyarakat akan bisa menilai,” tegasnya.
Hal itu akan kelihatan pada saat pelaksanaan debat dimana akan berlangsung 3 kali putaran untuk masing-masing daerah. Masyarakat, kata dia, juga bisa menitipkan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pemahaman para kandidat kepada para panelis dalam debat tersebut. (bp)
