JAKARTA, Balipolitika.com- Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menyoroti krisis kemacetan parah yang melumpuhkan pelabuhan penyeberangan Ketapang. Antrean kendaraan yang mengular hingga belasan kilometer tersebut dinilai telah mengancam stabilitas ekonomi masyarakat Jawa dan Bali. Pemerintah pusat harus segera mengambil langkah luar biasa guna mengurai sumbatan distribusi logistik yang kian mengkhawatirkan.
“Ini bukan sekadar masalah lalu lintas biasa, melainkan bentuk pengabaian nyata terhadap hak-hak ekonomi rakyat kita,” tegas Sonny T. Danaparamita pada Kamis, 2 April 2026.
Kemacetan panjang di pelabuhan telah menyebabkan distribusi bahan pangan pokok ke wilayah Indonesia Timur menjadi terhambat. Banyak truk pengangkut komoditas hortikultura tertahan selama berjam-jam sehingga kualitas sayur dan buah menurun drastis. Kondisi ini memaksa para petani menanggung kerugian materiil hingga mencapai angka miliaran rupiah akibat barang membusuk.
“Banyak produk hortikultura dari Jawa Timur membusuk di atas truk karena tertahan antrean selama berjam-jam di jalan,” ujar Sonny dengan nada kecewa.
Data lapangan menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah armada kapal yang beroperasi dengan ketersediaan dermaga di pelabuhan. Kapal-kapal penyeberangan terpaksa mengapung di tengah laut selama tiga jam hanya untuk menunggu giliran sandar. Manajemen operasional yang kaku membuat petugas lapangan sulit beradaptasi terhadap lonjakan volume kendaraan yang sangat luar biasa.
“Jumlah kapal yang banyak tidak diimbangi dengan jumlah dermaga serta kecepatan layanan sandar yang memadai di pelabuhan,” ungkap narasumber dari pihak Gapasdap.
Lonjakan kendaraan pada periode Maret hingga April 2026 dipicu oleh momen mudik Lebaran dan Hari Raya Nyepi. Ekor antrean kendaraan di sisi Gilimanuk bahkan sempat menyentuh angka tiga puluh satu kilometer yang sangat melelahkan. Belasan pengguna jalan dilaporkan mengalami pingsan akibat kelelahan ekstrem saat menunggu antrean di bawah terik matahari.
“Laporan menyebutkan ekor kemacetan sempat mencapai tiga puluh satu kilometer di sisi Gilimanuk dan lima belas kilometer di Ketapang,” tulis laporan resmi tersebut.
Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh sistem manajemen penyeberangan di jalur Ketapang hingga Gilimanuk. Pembangunan dermaga baru menjadi kebutuhan mendesak untuk memecah konsentrasi kendaraan yang terus menumpuk di mulut pelabuhan. Digitalisasi sistem antrean yang akurat harus segera diimplementasikan agar jadwal keberangkatan kapal menjadi lebih terukur dan pasti.
“Kami mendesak pemerintah berhenti melakukan peninjauan tanpa solusi konkret dan segera meminta langkah luar biasa untuk mengurai kemacetan,” kata Sonny menambahkan.
Keterlambatan pengiriman barang pokok kini mulai mengancam stabilitas harga pangan di pasar-pasar tradisional wilayah Bali dan NTB. Jika manajemen logistik nasional tidak segera dibenahi, maka inflasi daerah akan melonjak tajam akibat kelangkaan stok barang. Semua pihak berharap agar integrasi moda transportasi laut dan darat bisa berjalan lebih harmonis demi kepentingan rakyat.
“Kemacetan ini telah bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dan peternak kita,” pungkasnya. (BP/CHA).
