JAKARTA, Balipolitika.com– Demonstrasi yang tak lain merupakan respons warga atas kebijakan ugal-ugalan DPR dan pemerintah lagi-lagi ditanggapi negara dengan melibatkan aparat yang bertindak brutal.
Tak hanya menembakkan gas air mata, kali ini kendaraan taktis Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek online (ojol) hingga satu di antaranya tewas.
Tindakan brutal dan penggunaan kekerasan oleh aparat yang bersenjata jauh lebih lengkap dan mematikan tidak hanya melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintah dan aparat gagal menjaga amanat reformasi, yaitu menjadikan negara yang berpihak pada rakyat.
Patut diingat bahwa kekerasan berujung pembunuhan oleh aparat dalam aksi demonstrasi bukan kali
pertama terjadi.
Dalam 1 tahun terakhir (Juli 2024-Juni 2025) terdapat 55 warga meninggal dunia dengan rincian 10 orang meninggal akibat penyiksaan, 37 orang akibat pembunuhan di luar hukum, dan 8 orang akibat salah tangkap.
Beberapa kasus yang menyita perhatian publik di antaranya yaitu pembunuhan anak di bawah umur, yakni
Gamma di Semarang, Jawa Tengah, dan Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat.
Alih-alih bertransformasi menjadi institusi sipil yang humanis, Polri terus melanggengkan wajah lama yang represif, biadab, dan anti-demokrasi.
Kritik publik atas kinerja dan citra polisi tidak pernah dijawab dengan pembenahan, bahkan minim akuntabilitas, termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran.
Sangat ironis ketika nyawa warga berjatuhan di tangan aparat dengan menggunakan peralatan berbahan bakar pajak rakyat.
Berulangnya tindakan kekerasan Polri juga menandakan bahwa evaluasi, kontrol, dan akuntabilitas terhadap Polri selama ini hanya omong kosong.
Padahal, reformasi Polri adalah cita-cita yang paling diharapkan dalam reformasi pasca-Orde Baru.
Tewasnya warga di tangan polisi tidak bisa dianggap insiden semata, melainkan kejahatan negara yang harus dipertanggungjawabkan dan direspons dengan audit menyeluruh penggunaan kewenangan dan persenjataan Polri.
Kekerasan aparat juga merupakan cerminan sikap pemerintah dalam merespons kritik publik.
Presiden sebagai pemegang kendali utama kepolisian tidak bisa berpura-pura tidak tahu.
Diamnya pemerintah atas brutalitas Polri selama ini sama dengan sikap memberikan restu.
Bahkan, layak dicurigai bahwa kekerasan ini adalah strategi negara membungkam kritik dan seolah tidak menghendaki partisipasi publik dalam urusan tata kelola negara.
Pemerintah dan DPR gagal menunjukkan kepemimpinan demokratis.
Ketika kritik muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum, pemerintah dan DPR seharusnya menjawab dengan membuka ruang dialog dan transparansi.
Sebaliknya, justru terjadi penutupan ruang sipil dan pembungkaman dengan kekerasan aparat.
Oleh karena itu, sebanyak 213 elemen masyarakat mengecam segala bentuk tindakan represif negara dan mendesak:
Pertama, segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan di seluruh Indonesia. Penahanan tersebut mencederai hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum;
Kedua, Presiden segera mendesak Institusi Polri untuk menghentikan seluruh sikap represif dalam menangani demonstrasi;
Ketiga, Kapolri dan Presiden bertanggung jawab penuh, mengadili, dan memproses secara transparan pidana anggota polisi serta pemberi perintah tindakan kekerasan pada massa aksi, bukan sekadar melempar maaf dan mekanisme etik oleh Propam; (diganti:tangkap, adili, penjarakan pelaku pelanggaran HAM mulai dari aktor lapangan hingga otak operasi represi massa aksi 28 Agustus 2025.)
Keempat, Presiden perlu membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelaku kekerasan terhadap massa aksi 28 Agustus 2025;
Kelima, Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri;
Keenam, tidak hanya Kapolri, institusi Polri harus dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh. Presiden perlu memerintahkan investigasi independen dan transparan atas berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan aksi demonstrasi, lalu memulai agenda reformasi kepolisian secara sistematis. Sudah saatnya kepolisian dipaksa berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, demokratis, dan jauh dari abuse of power;
Ketujuh, pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR-RI menindak dan memberi sanksi keras pada anggota-anggota DPR-RI yang berlaku tidak patut dan memicu kemarahan rakyat, seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, Nafa Urbach, Surya Utama, Rahayu Saraswati, dan Sigit Purnomo
Syamsuddin Said;
Kedelapan, Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan demonstran, mulai dari atasi krisis lapangan kerja, batalkan R-KUHAP, hentikan semua program strategis nasional maupun program pemerintah yang merusak lingkungan dan merampas hak hidup masyarakat adat, bahas RUU Perampasan Aset dengan mengedepankan
partisipasi publik yang bermakna, hentikan pengelolaan anggaran negara yang bertolak belakang dengan prinsip efektif dan efisien, dan kebijakan pajak yang berkeadilan;
Kesembilan, pihak militer untuk tidak memasuki ruang sipil dan memanfaatkan situasi untuk merusak kondisi demokrasi lebih jauh;
Kesepuluh, Komnas HAM tidak hanya diam dan perlu segera melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran HAM serius extra-judicial killing atau penggunaan kekuatan berlebihan dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online oleh kendaraan Brimob saat demonstrasi di Jakarta;
Kesebelas, Komnas HAM harus memantau dan menilai tindakan pemerintah maupun aparat kepolisian yang memberikan kontrol berlebihan atas media sosial selama aksi penyampaian pendapat sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, dan hak atas partisipasi publik
sebagaimana dijamin UUD 1945 dan ICCPR;
Keduabelas, bubarkan Kementerian HAM, sebab keberadaannya gagal memitigasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh alat-alat negara sendiri.
“Sebagai penutup, kami menilai tragedi ini menunjukkan arah berbahaya demokrasi. Tanpa ada perubahan, negara ini bukan lagi negara demokratis, melainkan negara tiran dalam kemasan baru. Indonesia, 29 Agustus 2025,” demikian tuntutan 213 elemen masyarakat merespons kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.
213 elemen masyarakat yang mengecam segala bentuk tindakan represif negara dan mendesak Presiden Prabowo Subianto melalui 12 poin tuntutan tersebut sebagai berikut.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
- Human Rights Working Group (HRWG)
- LBH APIK Jakarta
- LBH Padang
- Federasi Pelajar (FIJAR)
- JAKAMPUS Universitas Terbuka
- LBH Keadilan Samawa Rea
- AMAN Daerah Sumbawa
- Integritas Transparansi Kebijakan (ITK) Sumbawa
- Ruang Setara (RASERA) Project
- Think Inc Indonesia Legal Office
- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
- Badan Eksekutif Mahasiswa IPB University
- Akademi Pergerakan IPB
- Barikade TANI
- FIAN Indonesia
- Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
- Salam 4 Jari
- Dialokota
- Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)
- Public Virtue Research Institute
- Progresip.id, media kelas pekerja
- Partai Hijau Indonesia (PHI)
- Kolektif Membaca Melawan
- Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
- FIB UI Anti Kekerasan Seksual (FIB ANTIKS)
- Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
- Perkumpulan HuMa Indonesia
- Wahana Lingkungan Hidup Jambi
- Institute for Human and Ecological Studies (Inhides)
- Social Justice Indonesia
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Suara Muda Kelas Pekerja Partai Buruh (SMKP)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
- Enter Nusantara
- Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA)
- Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID)
- Kelompok Kerja 30 (POKJA30)
- Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
- AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR)
- SETARA Institute for Democracy and Peace
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Komite Aksi Mahasiswa Universitas Hang Tuah Surabaya Pro Demokrasi (Hantu PD)
- Logos ID
- Marsinah.ID
- Pusat Studi Agraria IPB University
- Ikatan Alumni FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Ikahum Atma Jogja)
- Insulinde Sejarah
- Lingkar Diskusi Gender (LDG)
- Komunitas Alumni Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Pemuda Bali
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
- Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ)
- Dirty Vote
- Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
- Parlemen-BEM FTSP Universitas Trisakti
- Anti Corruption Committee Sulawesi
- Sajogyo Institute
- Sadar Setara
- Blok Politik Pelajar
- Lokataru Foundation
- KASTRAD FK UII
- Sawit watch
- Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL)
- Suara Ibu Bandung
- Perkumpulan HuMa Indonesia
- Yayasan SatuDunia (One World Indonesia)
- Perkumpulan Alumni Universitas Hang Tuah Surabaya
- Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) FH Unila
- Pusat Kajian Hukum Sriwijaya
- Greenpeace Indonesia
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
- Extinction Rebellion Indonesia (XRid)
- Front Muda Revolusioner (FMR)
- LBH AP PP Muhammadiyah
- Revolusi Jolly Roger
- Migrant CARE
- Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- NIKA JABAR
- Judianto Simanjuntak (Pengacara Publik di Public interest lawyer Network (Pil-Net) Indonesia)
- Cyclekleng (komunitas sepeda Denpasar)
- LBH Jentera
- Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (PSL), IPB University
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
- Solidaritas Perempuan (SP)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
- POJOK FISIP UNILA
- IKOHI (Ikatan Kemanusiaan untuk Korban Penghilangan Paksa Indonesia)
- Komunitas Taman 65
- Yayasan Cahaya Guru
- Auriga Nusantara
- Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)
- Organisasi Lam Maju Desa Lae
- Haporas.Kab.Dairi.Sumatera Utara ARTIKULA HIJAU
- Yayasan Tifa
- Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
- Organisasi Harapan Maju,desa Pandiangan Kab.dairi.Sumut
- Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
- Transparency International Indonesia
- Cangkang Queer
- Institut Hubungan Industrial Indonesia
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
- Yayasan Roehana Independen Indonesia
- Serikat Awak kapal Transportasi Indonesia (SAKTI)
- Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
- Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK)
- Serikat Pekerja Kampus (SPK)
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut 14 (BAKUMSU)
- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
- Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali
- Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)
- Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia (FAMM Indonesia)
- Arus Pelangi
- Lentera Gayatri
- Logos ID
- Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Malang Raya
- Samsara
- Save All Women and Girls
- Jaringan Perempuan Yogyakarta
- Kampoeng Tjibarani Bandung
- Perkumpulan Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW Indonesia)
- Public Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia
- Perkumpulan Creata
- Yayasan Srikandi Lestari
- Sanggar Swara
- Satya Bumi
- Asia Justice and Rights (AJAR)
- Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI)
- Kolektif GPTB
- Berpuisi dengan Gembira
- Koaksi Indonesia
- Rumah Pengetahuan Amartya
- Berdikari Space
- Public Relations Esa Unggul University
- Laboratorium Desain Sosial
- Public interest lawyer Network (Pil-Net) Indonesia
- Perkumpulan Ayam Sejahtera Indonesia (PASI)
- Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)
- YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum
- Makassar
- Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Surabaya
- DecodeInsane The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
- Suara Kebebasan
- Jedakata
- Kait Nusantara
- Yayasan Srikandi Sejati
- Asosiasi LBH APIK Indonesia
- Pelangi Khatulistiwa
- Eksekutif Mahasiswa UniversitascBrawijaya 2025
- Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
- Gender Research Student Center (GREAT) UPI
- Working Group ICCA Indonesia (WGII)
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
- Trisakti Lawan Tirani
- Perkumpulan Suara Kita
- Institute for Research and Empowerment (IRE)
- Amerika Bergerak
- Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) Aceh
- LBH APIK Aceh
- Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK)
- Indonesia Budget Center (IBC)
- IPEMI Kota Malang
- Kawan Medis
- Animals Don’t Speak Human (ADSH)
- Sanubari Sulawesi Utara
- Veritas Hukum
- Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM)
- Constitutional and Administrative Law Society (CALS)
- 350 Indonesia
- Perempuan Mahardhika
- Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat Indonesia (IPAS)
- Jaringan Akademisi GERAK Perempuan
- Yayasan Bahana Rumah Relawan Peduli
- Yayasan Penabulu
- Communication for Change, Jakarta
- Making Foundation, Jakarta
- Peduli Aja Dulu (@peduliajadulu)
- Perkumpulan Sawit Watch
- Koo PURNA
- Jerat Kerja Paksa
- Jaringan Kerja Gotong Royong
- Lingkar Studi Advokat (LSA)
- Pegiat Kesehatan Masyarakat (SAFETY)
- Combine Resource Institution
- Social Movement Institute
- Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Yogyakarta
- Beranda Migran
- International Migrants Alliance (IMA)
- Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI)
- Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Hong Kong
- Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Macau
- Asosiasi Buruh Migran Indonesia (ATKI) Hong Kong
- Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) Hong Kong dan Macau
- Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR) Hong Kong
- Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
- Yayasan Srikandi Indonesia
- LBH Kesehatan Indonesia
- Cakra Wikara Indonesia
- PUSHAM UII (bp/tim)
