NASIONAL, Balipolitika.com – Pemerintah akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat mulai 1 April 2026.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah, mentransformasi budaya kerja sekaligus penghematan energi.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kebijakan ini berlaku bagi ASN baik di tingkat pusat dan daerah, di mana mekanismenya akan melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) serta Menteri Dalam Negeri.
“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah, sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3).
Airlangga melanjutkan, dalam skema transformasi budaya kerja tersebut, pemerintah akan mendorong perubahan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Di samping itu, pemerintah juga akan memberlakukan efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50 persen, kecuali kendaraan operasional dan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik.
“Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” imbuh dia.
Lebih lanjut, pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk memberlakukan kebijakan serupa untuk turut serta membangun budaya kerja baru.
Namun, Airlangga mengatakan, tersebut akan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
“Adapun pengaturan (WFH bagi swasta) nanti melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” lanjut Airlangga.
Namun demikian, sejumlah sektor tidak ikut dari kebijakan ini dan tetap bekerja di kantor atau lapangan.
Sektor tersebut meliputi layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. (BP/OKA)
