TAK MAU MAIN-MAIN: Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) XIV DPD KNPI Provinsi Bali Tahun 2022, Kamis (27/1/2022).
DENPASAR, Balipolitika.com- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Bali diterpa isu perpecahan. Buktinya, pada hari yang sama, Jumat (27/1/2022), dua rapat digelar oleh dua gerbong yang berbeda. Satu digelar di Sekretariat KNPI Bali, Jalan Hayam Wuruk (utara Bali Bakery) Denpasar yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Bali, I Nyoman Gde Antaguna, SE, SH, MH alias Mang De. Satu lagi digelar di ruas jalan yang sama, yakni Balai Diklat Provinsi Bali, Ruang Aula Padma, Jalan Hayam Wuruk No. 152, Denpasar Bali. Pertemuan bertajuk Musyawarah Provinsi (Musprov) XIV DPD KNPI Provinsi Bali Tahun 2022 ini dipimpin oleh Ketua Kepengurusan Kareteker Baru Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Bali, Choir Syarifuddin dengan Sekretaris I Putu Gede Wirakusuma.
Musprov XIV DPD KNPI Provinsi Bali Tahun 2022 yang mengusung tema “Bersama OKP Kita Bangkitkan Marwah Pemuda dalam Wadah KNPI Bali yang Bersinergi Bersama Pemerintah Provinsi Bali untuk Bali Bangkit” ini digelar berdasarkan Keputusan DPP KNPI No. KEP.0101/DPP KNPI/XII/2021 tentang pencabutan SK Karetaker DPD KNPI Provinsi Bali dan Pembentukan Kepengurusan Karetaker Baru DPD KNPI Provinsi Bali.
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam pidatonya menjelaskan bahwa Musprov XIV yang digelar di Balai Diklat Provinsi Bali sah karena kehadiran OKP sudah mencapai 50+1. Bahkan tak kurang dari 30 pengurus DPP KNPI pun hadir menggunakan bus khusus dari Jakarta.
“Kami datang ke sini karena kami melihat Komite Nasional Pemuda Indonesia yang diharapkan bisa menjadi wadah atau tempat organisasi kepemudaan tidak berfungsi dengan baik di Provinsi Bali. Hampir seluruh kota/kabupaten tidak ada sama sekali gerakan-gerakan atau kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Bali. Ini yang harus dipahami oleh pengurus hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) XIV DPD KNPI Provinsi Bali Tahun 2022. Jangan sampai berpikir bahwa KNPI adalah organisasi kesekian, melainkan KNPI adalah wadah berhimpunnya pemuda dan pengurusnya diisi oleh kader-kader terbaik organisasi kepemudaan di Indonesia,” ungkap Haris Pertama.
Tegas Haris Pertama, Musda bukan semata-mata bisa diselenggarakan karena hadirnya utusan DPD KNPI tingkat 2. Misalkan Kongres KNPI, bukan menuntut kehadiran DPD KNPI Provinsi. Bebernya DPD KNPI kabupaten/kota dan provinsi adalah suborganisasi dari struktural DPP KNPI.
“Tujuan berdirinya KNPI adalah sebagai wadah berhimpun. Jadi tanpa kongres, tanpa DPD provinsi sah karena peserta utamanya adalah organisasi kepemudaan. Musda tanpa DPD tingkat 2 sah asal OKP (organisasi kemasyarakatan dan pemuda) 50+1 hadir. Ini yang harus saya tegaskan. Jadi bukan karena DPD tingkat 2, Musda tetap bisa diselenggarakan asal organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang ikut, termasuk sebagian besar para pendiri KNPI hadir,” ungkapnya.
Ditekankannya tak ada alasan mengatakan bahwa Musyawarah Provinsi (Musprov) XIV DPD KNPI Provinsi Bali Tahun 2022 ilegal. “Bagaimana tidak sah? Yang menghadiri adalah perwakilan Kadisdikpora Provinsi Bali. Saya baru menginjakkan kaki di Bandara Ngurah Rai, tiba-tiba dapat telepon dari Jakarta bahwa Ketua DPD KNPI Provinsi Bali yang saya pecat meminta saya untuk menunda Musda. Jadi, inilah yang tidak bisa saya lakukan. Bahwa saya tidak bisa bermain-main saat saya memimpin sebuah organisasi. Mereka juga menelepon seorang adik yang saya hormati untuk meminta saya menunda Musda KNPI di Bali,” bebernya.
“Ini kan aneh. Sedangkan pernyataan di luar katanya Musda ini tidak sah. Kalau memang tidak sah ya biarkan saja. Jangan juga jadi polemik. Tapi yang perlu diketahui oleh kawan-kawan seluruhnya bahwa KNPI penuh warna. Semua warna ada, semua warna partai politik ada,” tandas Haris Pertama. (bp)
