NTT, Balipolitika.com– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, akan segera menuju wilayah terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 15 Agustus 2026.
Gempa terjadi pada pukul 04.58.24 WIB dengan pusat gempa berada di laut, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer.
Gempa sempat berpotensi tsunami dan dirasakan kuat di sejumlah wilayah NTT hingga Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.
Sebagai langkah percepatan penanganan, BNPB langsung mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kaji cepat, penanganan korban, pendataan dampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Kepala BNPB juga mengarahkan dukungan satu unit helikopter untuk membantu mobilisasi logistik dan mendukung kebutuhan operasional penanganan darurat, termasuk kemungkinan evakuasi apabila diperlukan.
Dukungan udara ini menjadi penting mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau dan memiliki tantangan akses antardaerah.
Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data di lapangan hingga pukul 08.00 WIB, tercatat satu orang meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka.
Korban meninggal dunia merupakan warga Kabupaten Sikka, sementara korban luka tercatat di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo.
Sebelumnya, dalam laporan awal disebutkan terdapat dua korban meninggal dunia. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas di lapangan, data tersebut diperbarui menjadi satu orang meninggal dunia.
BNPB menyampaikan permohonan maaf atas perihal ini pada laporan awal dan akan terus memastikan setiap informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi. Saat ini, pendataan dan verifikasi terhadap korban maupun dampak lainnya masih terus dilakukan oleh BPBD bersama unsur terkait di lapangan.
Selain itu, sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo melakukan evakuasi mandiri sebagai langkah kewaspadaan setelah gempa dan adanya peringatan dini tsunami.
Sementara di Kota Bima tercatat satu kepala keluarga atau enam jiwa terdampak.
Dampak kerusakan sementara yang telah teridentifikasi meliputi dua unit rumah rusak berat, satu unit rumah rusak sedang, dua unit rumah rusak ringan, satu gudang Bulog terdampak, tiga fasilitas umum rusak ringan, serta enam kantor pemerintahan terdampak.
Data tersebut masih bersifat sementara dan terus diverifikasi oleh BPBD bersama unsur terkait.
Wilayah yang dilaporkan merasakan guncangan antara lain Kabupaten Nagekeo, Sikka dan Manggarai Barat di NTT; Kota Bima dan Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat; serta Kabupaten Jeneponto, Kepulauan Selayar dan Maros di Sulawesi Selatan. Di sejumlah wilayah pesisir, masyarakat sempat melakukan evakuasi sebagai respons terhadap peringatan dini tsunami.
Berdasarkan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, BMKG menyatakan tidak terdapat lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan.
Peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir pada pukul 07.31.30 WIB.
Meski demikian, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat gempa.
Masyarakat juga diminta mengikuti arahan pemerintah daerah dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi.
Hingga saat ini, kondisi masyarakat di Kota Bima secara umum kondusif, sementara pendataan dan verifikasi lapangan masih dilakukan.
Di Kabupaten Nagekeo, petugas masih melakukan penanganan situasi, dengan kondisi jalan dilaporkan mengalami kemacetan dan aliran listrik masih padam.
BNPB terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTT, BPBD kabupaten/kota terdampak, BMKG, Basarnas, TNI, Polri serta kementerian/lembaga dan unsur terkait lainnya untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan terpadu.
BNPB memastikan dukungan pemerintah pusat akan terus diberikan sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan, terutama dalam penanganan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan logistik dan peralatan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak. (bp/ken)
