AUDENSI: Gubernur Koster Terima Prajuru Desa Adat, Suadi Minta Anggaran Perubahan 2026 Segera Tindaklanjuti Abrasi di Pantai Sidakarya. (Sumber: Ist)
DENPASAR, Balipolitika.com – Gubernur Bali Wayan Koster memastikan penanganan abrasi yang terjadi di Pantai Sidakarya, Kota Denpasar, segera ditindaklanjuti. Langkah ini dilakukan untuk mencegah dampak kerusakan pantai yang semakin meluas.
Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Bali saat menerima informasi dari Prajuru Desa Adat Sidakarya di Kantor Gubernur Bali, Kamis, 12 Maret 2026.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Gubernur Koster menegaskan akan segera memanggil Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali guna mematangkan langkah penanganan abrasi di kawasan tersebut.
Abrasi di Pantai Sidakarya diketahui cukup panjang, yakni hampir mencapai satu kilometer. Kondisi ini dinilai perlu penanganan cepat agar tidak berdampak lebih luas terhadap kawasan pesisir maupun aktivitas masyarakat di sekitarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar, I Wayan Suadi Putra yang juga Anggota Sabha Desa Adat Sidakarya menyebutkan, bahwa sebelumnya Gubernur Bali Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, juga sempat meninjau langsung kondisi Pantai Sidakarya, Selasa, 27 Mei 2025.
“Kebetulan pak Gubernur kesana waktu ngantar Menteri LH memang kondisinya sedang pasang. Jadi, waktu itu sudah di Sanur sebenarnya, sehingga abrasi menjadi prioritas,” terangnya.
Menurut Suadi Putra, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar sebelumnya telah melakukan penataan kawasan Pantai Sidakarya. Namun, kondisi abrasi tetap menjadi perhatian serius karena pergerakan pasir yang terus terjadi. “Pasir sudah turun karena ketarik gitu,” terangnya.
Suadi Putra menegaskan bahwa penanganan abrasi menjadi prioritas utama sebelum merancang langkah-langkah lanjutan untuk pengembangan kawasan pantai tersebut.
Selain itu, pihaknya juga berharap adanya solusi jangka panjang untuk mengatasi abrasi di kawasan pesisir tersebut agar tidak terus berulang setiap tahun.
“Keinginan kita, mudah-mudahan di Anggaran Perubahan 2026 ini bisa dibuatkan kajian, sehingga bisa dieksekusi,” kata Suadi Putra.
Dengan koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dan instansi teknis terkait, diharapkan penanganan abrasi Pantai Sidakarya dapat segera direalisasikan demi menjaga keberlanjutan kawasan pesisir di Kota Denpasar. (Bp)
