DENPASAR, Balipolitika.com– I Wayan Gunawan mewakili Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Bali menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan III DPRD Provinsi Bali, Senin, 21 Juli 2025.
Salah satu hal yang menjadi sorotan parpol berlambang pohon beringin tersebut adalah efisiensi Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta merespons Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam sidang paripurna, Rabu, 9 Juli 2025 lalu.
Adapun efisiensi tersebut antara lain mencakup urusan pemerintah di bidang pendidikan sebesar Rp39 miliar, anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4,4 miliar, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp146 miliar.
“Kami, Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan adanya efisiensi belanja. Namun terhadap rancangan belanja pada Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kami melihat pada tabel 3.2, khususnya urusan pemerintahan bidang pendidikan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 39 miliar lebih dari semula Rp1.967 atau satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar lebih menjadi Rp1.928 atau satu triliun sembilan ratus dua puluh delapan milyar lebih. Pada bagian lain, anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana juga mengalami penurunan sebesar Rp4,4 miliar lebih dari semula Rp36,6 miliar lebih menjadi Rp 32,2 miliar lebih. Dan bidang komunikasi informatika, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik juga mengalami penurunan relatif besar, yakni sebesar Rp146 miliar dari semula Rp390 miliar menjadi Rp243 miliar lebih. Sehubungan dengan hal tersebut mohon penjelasan Saudara Gubernur,” pungkas Gunawan.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi Golkar DPRD Bali juga menyoroti ketidakefektifan layanan Trans Metro Dewata itu ungkap Gunawan antara lain dipicu belum didukung dengan rute dan jaringan transportasi penghubung yang memadai.
“Kami menyadari bahwa sarana transportasi perkotaan sangat penting dan dibutuhkan bagi masyarakat luas untuk memperlancar perjalanan dengan cepat, tepat, aman dan murah. Namun, berdasarkan pengamatan kami, layanan Trans Metro Dewata belum berjalan efektif sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini karena belum didukung dengan rute dan jaringan transportasi penghubung yang memadai,” ungkap Gunawan. (bp/ken)
