SEBELUM membicarakan gagasan, kita harus ingat satu hal paling dasar diri manusia, yaitu tubuh. Manusia ada karena memiliki tubuh. Tubuh adalah realitas pertama kita, hadir sebelum kata, sebelum ide. Ia materi yang nyata, bisa dilihat, disentuh, terluka, diinjak, bahkan melawan. Dari situlah pikiran lahir. Ide tidak datang dari ruang hampa atau bisikan gaib yang terlepas dari dunia. Seperti penyair romantis menamainya “ilham”. Atau dalam mitologi Yunani ada sembilan “muses”, dewi inspirasi yang diyakini memberi anugerah kreativitas kepada penyair atau seniman. Namun bagi saya asal-usul ide atau pikiran kreatif tidaklah seajaib itu. Ia tumbuh dari persinggungan terus-menerus antara tubuh dan dunia. Setiap gesekan atau benturan meninggalkan jejak, dari sanalah lahir tafsir, gagasan, dan imajinasi. Kadang spontans, kadang gradual.
Materialisme, dengan demikian adalah titik awal. Dialektika lahir dari materi, bukan dari kesadaran yang melayang di udara dan lahir dari planet penuh misteri. Materi di sini tentu bukan benda beku, ia tubuh yang hidup, arsip yang menyimpan kerja, merawat ingatan, sekaligus menahan luka. Ia tanah subur tempat ide bertumbuh lewat pertarungan kelas, ideologi, dan estetika. Setiap rasa sakit dan nikmat adalah data material yang tak terhapuskan.
Maka, ketika festival ini mengusung tema “tanah air di dalam tubuh”, saya melihatnya sebagai kenyataan yang konkret, melampaui metafora puitis belaka. Karena tanah air tak semata soal wilayah, garis batas negara, bendera, simbol, dan seremonial lainnya. Ia hadir pertama-tama sebagai tubuh, paru-paru yang menghirup udara kota tercemar, punggung kelas pekerja yang memikul beban semen, tangan yang kapalan mengangkat batu. Pendeknya, sebelum ada dalam peta, tanah air sudah berdenyut dalam nadi kita.
Tubuh pekerja sebagai wujud tanah air yang nyata dan paling tertindas. Kapitalisme global berusaha mengaburkan itu, seolah tubuh bisa diputus dari pengalamannya, dipindahkan ke pabrik lain atau direduksi jadi angka di laporan laba. Namun tubuh tak pernah sepenuhnya tunduk. Ia selalu meninggalkan jejak dan membawa sejarahnya sendiri.
Jadi saya ingin menegaskan, sastra, khususnya puisi, lahir dari titik material ini. Puisi bukan suara dewa yang jatuh dari langit ke tangan penyair. Ia tumbuh dari tubuh yang bersentuhan langsung dengan dunia dalam relasi produksi. Dalam kata lain, menulis puisi di sini menjadi upaya mengubah pengalaman tubuh itu menjadi bahasa. Sebuah kerja bahasa yang juga kerja tubuh, karena bahasa lahir dari pengalaman indrawi atau sensosis yang lebih dulu mengendap dalam diri.
Dalam hal ini saya sejalan dengan Gramsci, yang menekankan bahwa hegemoni beroperasi juga di ranah budaya. Tidak semata-mata ekonomi dan politik. Bahkan sebelum kita menulis, tubuh sudah menjadi medan pertarungan hegemoni. Cara kita memahami lapar, mengartikan lelah, atau melihat status kerja kita, adalah hasil pergulatan ideologi yang menyusup ke rutinitas, ke dalam tubuh. Maka, menulis puisi yang berpijak pada tubuh kelas pekerja adalah sikap menolak hegemoni itu, menolak menormalisasi penindasan, menolak narasi resmi yang bicara pertumbuhan tanpa menyebut pengorbanan tubuh di baliknya.
Puisi, bagi saya, dengan demikian merupakan cara membaca tubuh. Tubuh yang terjebak dalam kerja untuk bisa menjadi teks. Getar otot, gerakan repetitif sepanjang jam kerja, deru mesin di gendang telinga, semuanya dapat ditransformasikan jadi struktur bahasa. Dengan fondasi itulah lahir karya saya, Setelah Deru Paku dan Palu. Saya melihat tubuh pekerja tidak sekadar objek penderitaan, lebih dari itu adalah sumber bahasa. Kata-kata merupakan terjemahan dari sensasi dan tenaga yang dialami tubuh.
Karena itu, ketika tubuh telah menjadi bahasa, puisi tidak berhenti pada peran menggambarkan. Inilah yang kemudian membedakan puisi dari wacana lain, yaitu daya getarnya yang subversif. Puisi tidak menyajikan analisis ekonomi, ia membongkar kehidupan yang tersembunyi di baliknya. Tubuh yang biasanya direduksi jadi angka statistik, dalam puisi hadir sebagai citraan: tetesan keringat, suara palu, tancapan paku, dan bunyi excavator yang meneror. Di sini puisi memberi dimensi afektif yang membangun solidaritas.
Tetapi menulis dari tubuh juga berisiko, jatuh atau terjebak ke dalam romantisasi, menjadikan penderitaan sekadar latar eksotik atau dipoles demi kepentingan keindahan puitik. Tantangannya adalah menjaga kedekatan dengan pengalaman nyata tanpa mengorbankannya menjadi ornamen. Jawaban saya adalah berpijak pada materialitas itu sendiri. Merawat detail, mendengarkan ritme, mengulang motif benda. Agar puisi tidak melayang jadi slogan, ia harus setia pada pengalaman material.
Jika tubuh adalah tanah pertama, material mula-mula, maka menulis puisi sama dengan membacanya kembali. Pengalaman tubuh pekerja menyimpan catatan penindasan sistem, sebuah arsip yang bisa ditulis ulang. Dari situlah lahir bahasa yang saya cari, yaitu bahasa yang estetis sekaligus politis; yang berpihak tanpa meninggalkan puisi itu sendiri. Dalam pandangan ini, estetika dan politika bukan dua kutub berlawanan. Mereka bertemu di tubuh yang merasakan politik secara langsung, sekaligus mengalami estetika dalam ritme dan sensasinya.
Oleh karena itu, sebelum bicara tentang solidaritas global atau krisis kapitalisme, kita harus kembali ke dasar: tubuh. Dari sini kita bisa merumat puisi kelas pekerja, menyatukan estetika dan politik. Ketika tubuh diangkat ke dalam puisi, ia menuntut bahasa untuk menyuarakan ingatan dan pengalamannya. Tubuh yang penuh luka, ritme, tenaga, bahkan dendam, mencari medium untuk melanjutkan denyutnya. Puisi hadir sebagai cara tubuh berbicara. Dari kesadaran inilah pergulatan saya lahir, tentang bagaimana menghadirkan tubuh pekerja dalam bahasa, menjadikannya sumber bunyi dan citra tanpa sekalipun mengkhianati materialitasnya.
Tentu, menulis tubuh pekerja tidak sesederhana menyalin realitas. Selalu ada dilema, bisakah bahasa yang terbatas ini mewakili pengalaman konkret pekerja yang hidup dalam deru mesin, di bawah sengat matahari, dalam sistem yang mencuri nilai lebih, dan jam kerja panjang? Bagaimana menghindari jebakan mengomersialisasi penderitaan, mengkomodifikasi penindasan? Pertanyaan-pertanyaan ini memandu proses penulisan Setelah Deru Paku dan Palu.
Buku itu adalah ruang eksperimen, dalam pengertian estetis sekaligus etis. Sebagai penyair, saya tak ingin terjebak di dua ekstrem: puisi yang jadi slogan kering karena kehilangan kekuatan bahasanya dan sekadar meniru jargon politik, atau puisi yang tenggelam dalam keindahan hingga melupakan luka yang nyata—puisi yang hanya bicara anggur dan rembulan dalam bahasa Rendra! Pergulatan saya adalah mencari jalan tengah, tidak menolak estetika, tetapi juga tidak melepaskan sikap politik.
Saya menolak dikotomi usang antara puisi politik dan puisi estetik. Selama ini seakan-akan kita dipaksa memilih, menjadi penyair “murni” yang hanya merawat bahasa, atau penyair “ideologis” yang lantang bersuara politik. Saya katakan bahwa pilihan itu palsu! Justru pertemuan keduanya yang penting, bahasa yang tajam secara estetis dan tegas secara politis. Tanpa estetika, puisi jadi didaktis. Tanpa politik, puisi jadi permainan kata steril. Dalam Setelah Deru Paku dan Palu, saya berusaha merawat keseimbangan itu dengan berpijak pada tubuh sebagai sumber pengalaman.
Sebagaimana saya singgung sebelumnya tentang risiko romantisasi, risiko lain yang tak kalah penting adalah suara yang terdengar paternalistik. Setiap kali penyair menulis tentang kelas pekerja, seolah berbicara atas nama buruh, padahal hanya pengamat atau membicarakan dirinya sebagai buruh. Saya menyadari betul risiko ini. Karena itu, saya berusaha menghadirkan buruh sebagai subjek aktif, bukan objek eksotik. Salah satunya dengan menggunakan kata ganti “kami” atau “kita”, sehingga puisi tidak menjadi monolog, melainkan semacam chorus, suara kolektif yang bergema. Dengan begitu, ada ruang di mana pengalaman individu bisa berpadu dengan pengalaman kelas.
Namun, chorus pun tidak menyelesaikan semua dilema. Selalu ada jarak antara bahasa dan kenyataan. Buruh yang bekerja sepuluh jam, dua belas jam sehari, atau delapan jam dengan tekanan yang hebat, mungkin tidak peduli pada metafora. Puisi tidak akan pernah sepenuhnya mampu menghadirkan napas yang terengah atau punggung yang nyeri. Yang bisa dilakukannya hanyalah membuka celah, memberi lubang di dinding sistem yang kokoh. Dari celah itulah pembaca bisa mengintip kenyataan yang biasanya ditutupi statistik dan laporan resmi ekonomi-pembangunan. Celah ini, saya rasa tak semata ruang abstrak, ia merujuk pada sesuatu yang paling konkret. Yaitu tubuh yang sehari-hari berhadapan langsung dengan dunia material.
Pergulatan itu berakar pada kenyataan. Ia berasal dari pertemuan tubuh dengan dunia. Persentuhan tangan dan kaki dengan material sekitar dalam sistem kapitalisme. Ia bisa hadir sebagai fragmen, potongan suara, atau repetisi benda sehari-hari. Contohnya, ketika menulis tentang gedung pencakar langit, saya tidak hanya menyebut “gedung” sebagai simbol kekuasaan, tetapi juga menghadirkan baja, semen, debu, dan jam lembur yang membentuknya. Dengan memasukkan benda-benda kerja, puisi menyingkap absurditas sosial: kota tumbuh, tetapi tubuh yang membangunnya hilang dari narasi. Ia tak lebih hantu di pagi hari. Padahal ia ada. Nyata. Material!
Dalam proses kreatif ini, saya juga berhadapan dengan persoalan gaya. Banyak yang menganggap gaya sebagai signature penyair, sesuatu yang konsisten dan dikenali. Tetapi bagi saya, gaya harus dinamis. Gaya adalah momen ketika puisi mencapai singularitasnya. Jika seorang penyair terus mengulang pola sama, ia terjebak dalam kebekuan, dalam keklisean. Itulah sebabnya saya beralih dari yang mula-mula lingkaran personal ke medan sosial: tubuh kelas pekerja. Pergeseran ini tidak hanya tematik, tetapi juga estetik, dari lirisisme personal menuju bahasa yang lebih keras, ritmis, industrial, dan kolektif. Hal itu karena menyesuaikan dengan kebutuhan sikap yang saya ambil dalam menulis. Saya ingin bahasa yang saya gunakan ikut bergerak bersama realitas yang saya tulis, membawa tenaga yang lahir dari pengalaman kelas pekerja. Pergeseran gaya ini saya pandang sebagai konsekuensi etis dan politis dari posisi saya sebagai penyair; bahasa yang lembut dan personal tidak lagi memadai untuk medan itu.
Pilihan ini dibuat dengan sadar. Kultur sastra kita kerap menempatkan estetika sebagai puncak, sementara puisi politik dianggap ketinggalan zaman. Nama-nama seperti Lekra, Wiji Thukul, atau Rendra sering disebut seolah puisi politik berhenti pada mereka. Namun kenyataannya, ketidakadilan masih terjadi. Buruh masih ditindas, kapitalisme semakin menggila. Lalu, mengapa puisi harus bungkam dan menganggap sesuatu yang politik dalam puisi sebagai masa lalu?
Dalam konteks itulah, menulis puisi kelas pekerja adalah keharusan, baik secara etis maupun estetis. Hal ini bukan nostalgia atau pengulangan slogan, melainkan kebutuhan zaman. Justru di era kapitalisme global yang semakin halus tapi brutal ini, sastra perlu bersuara nyaring (tanpa mengorbankan estetika). Estetika bisa menjadi senjata, mengguncang untuk membuka imajinasi tentang kemungkinan lain.
Dari kesadaran itu, proses kreatif saya tidak pernah/tidak perlu linear. Ia adalah pergulatan terus-menerus antara keindahan bahasa dan luka yang harus disuarakan; antara risiko jadi propaganda dan risiko kehilangan sikap. Dari pergulatan itu, saya belajar bahwa puisi bukan jawaban final, ia kerja yang tak pernah selesai. Pergulatan itu juga membawa saya kembali pada tubuh sebagai “tanah pertama”, menulis puisi adalah kerja mengolah tanah itu. Puisi lahir dari keringat dan otot yang menegang. Ia tidak boleh terpisah dari materialitas, juga tidak boleh berhenti di situ saja. Ia harus melampaui, menciptakan resonansi yang mengubah pengalaman tubuh menjadi pengalaman kolektif. Di situlah kekuatan puisi berada.
Dari pengalaman tubuh yang terolah inilah, tubuh pekerja dalam puisi tidak pernah sendiri. Ia terhubung dengan jaringan global: pekerja migran, buruh garmen di Bangladesh yang menjahit pakaian untuk pasar Eropa, penambang di Afrika yang memasok bahan baku ponsel yang kita genggam, dll. Meski terpisah jarak dan bahasa, mereka menghadapi pola sama, jam panjang, upah rendah, hidup yang rapuh. Sastra menghidupkan fungsi unik yang dimilikinya, mempertemukan tubuh-tubuh yang tercerai-berai dalam imajinasi kolektif. Puisi dari ruang lokal bisa bergema secara global, karena lelah dan luka adalah pengalaman universal kelas pekerja.
Kesadaran akan keterhubungan inilah yang membuat saya melihat salah satu tugas sastra hari ini adalah melawan fragmentasi. Ketika kapitalisme memecah-belah lewat kontrak individual, kompetisi, perbedaan status, bahkan pemisahan sebutan “karyawan” dan “buruh” seperti yang dipraktikkan Orde Baru. Sastra dapat menyatukan yang tercerai, menumbuhkan rasa “kami” di tengah strategi yang mengedepankan “aku”. Chorus dalam Setelah Deru Paku dan Palu adalah eksperimen kecil untuk menolak fragmentasi itu.
Dan dari situ pula lahir pemahaman saya tentang solidaritas. Ia bukan romantisasi persatuan. Ia lahir dari kesadaran material, dari tubuh rapuh yang dijadikan hantu dalam blue print kapitalisme. Di Indonesia, hal ini berarti mengakui bahwa pembangunan negara berdiri di atas tubuh buruh. Jalan tol, gedung-gedung tinggi, bendungan, produk-produk industri yang memungkinkan ekonomi berputar, semua adalah monumen dari keringat tubuh buruh yang dilupakan. Sastra hadir sebagai pengingat, di balik kata “pembangunan” entah beton atau benda rumah tangga selalu ada tubuh yang selalu terhantukan.
Dengan seluruh pandangan yang telah saya uraikan, saya tidak menaruh sastra, terutama puisi, pada mimpi muluk seolah ia mampu menghentikan mesin atau menaikkan upah. Tetapi ia bisa menyalakan imajinasi tentang kemungkinan lain. Upaya menembus bahasa resmi yang dingin dan teknokratis, mengganggu, membuat orang berhenti dan menanyakan kembali relasi produksi yang sedang berlangsung. Degan begitu, estetika bukan sekadar soal indah atau tidak, ia menjadi cara dalam menghadirkan diri. Cara tubuh pekerja ditampilkan menentukan respons pembaca. Jika hadir sebagai angka, yang lahir adalah analisis dingin. Jika jadi melodrama, yang muncul hanya simpati sesaat. Tetapi jika dihadirkan lewat ritme, bunyi, dan detail kenyataan fisik, ia dapat lebih dari itu. Itulah pergulatan estetika yang saya jalani, mencari bentuk yang mampu menyalakan kesadaran tanpa terjebak sentimentalitas atau propaganda.
Pada akhirnya, dari pergulatan itu saya belajar bahwa puisi kelas pekerja bukanlah genre atau embel-embel kategorisasi estetika, melainkan posisi. Posisi yang berpihak pada tubuh, materialitas, dan kehidupan yang sering disembunyikan. Menulis dari posisi ini berarti menerima keterbatasan bahasa, sekaligus memanfaatkan potensinya untuk membuka ruang solidaritas.
Jakarta International Literary Festival, dengan tema “Tanah Air di Dalam Tubuh Kita”, memberi ruang untuk menegaskan posisi itu. Di tengah dunia yang penuh perang, krisis, kerusakan ekologi, dan eksploitasi, kita mesti menengok kembali ke tubuh, tubuh yang bisa lapar, bisa mati, bisa memberontak. Sastra, dengan segala keterbatasannya, dapat menjadi cara menjaga martabat tubuh itu.
