DENPASAR, Balipolitika.com– Membuka wawasan masyarakat jelang hari pencoblosan Rabu, 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Debat Publik II Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 di Bali Beach Convention The Meru Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu, 9 November 2024.
Debat publik kedua bertema “Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali” ini menjadi wahana bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 01, Made Muliawan Arya, S.E.,MH.- Putu Agus Suradnyana, S.T. alias Paslon Mulia-PAS.
Berbagai isu strategis terkait otonomi daerah dibahas secara mendalam mengacu tema dengan lima sub-tema utama, yakni hubungan pusat-daerah, pajak dan retribusi daerah, collaborative governance (pentahelix), inovasi daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Paslon Mulia-PAS menyoroti pentingnya hubungan pusat-daerah yang harmonis serta penerapan collaborative governance (pentahelix) dalam pembangunan daerah.
De Gadjah menekankan bahwa pembangunan nasional yang produktif hanya bisa tercapai jika otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi dijalankan secara efektif.
“Hubungan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah akan menyulitkan pembangunan, dan oleh karena itu, satu jalur adalah langkah taktis yang bermanfaat strategis bagi Bali di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak sehat,” tandas De Gadjah.
De Gadjah juga menyoroti Pemerintah Provinsi Bali yang mengalami defisit anggaran terburuk sepanjang masa, yakni hingga Rp1,9 triliun pada tahun 2023.
Termasuk adanya utang yang harus dibayar Pemerintah Provinsi Bali, termasuk cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp245 miliar per tahun.
“Bali mengalami defisit anggaran sebesar Rp1,9 triliun pada 2023 dan sekarang kita kembali menghadapi tantangan besar dengan utang yang harus dibayar, termasuk cicilan utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional, red) sebesar Rp245 miliar per tahun,” ujar De Gadjah.
De Gadjah juga mengkritik upaya yang diambil oleh pemerintahan untuk mengatasi defisit seperti peminjaman utang baru yang diajukan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebesar Rp842 miliar pada tahun 2024.
Hal ini, menurut De Gadjah sangat berbeda dengan kondisi yang ada pada masa kepemimpinan Gubernur Bali masa bakti 2008-2018, Made Mangku Pastika yang sebaliknya justru mewariskan surplus anggaran sebesar Rp1,1 triliun.
Dalam hal collaborative governance, De Gadjah menyatakan bahwa partisipasi pihak-pihak di luar pemerintahan, seperti sektor swasta, masyarakat, dan organisasi lainnya, harus dijaga dan dimaksimalkan.
Hal ini penting agar seluruh pihak dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan Bali secara lebih inklusif.
Lebih lanjut, De Gadjah menegaskan pentingnya kesatuan visi dan misi dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Program Satu Jalur yang diusung Mulia-PAS mencerminkan semangat untuk mengintegrasikan pembangunan Bali dengan tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (bp/ken)
