DENPASAR, Balipolitika.com- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provisi Bali menggelar Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) di Sekretariat Walhi Bali, Jalan Dewi Madri IV, No. 2, Denpasar, Minggu, 19 Juli 2026.
Pertemuan sekali dalam empat tahun oleh organisasi yang merupakan jaringan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang advokasi dan pelestarian lingkungan hidup terbesar di Indonesia ini menjadi momentum penting untuk pergantian pengurus Walhi Bali.
Di dalam PDLH yang berlangsung selama satu hari tersebut akhirnya terpilih Anak Agung Gede Surya Sentana, S.Fil sebagai Direktur Eksekutif Walhi Bali untuk periode 2026-2030 menggantikan Made Krisna Dinata, S.Pd., M.Pd, Direktur Eksekutif Walhi Bali periode 2022-2026.
Selain pergantian pengurus, PDLH tersebut juga menyusun program kerja organisasi, salah satunya adalah Penyelamatan Alam dari Proyek Perusak Lingkungan.
Sebelum pemilihan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bali dilakukan, Walhi Bali melakukan launching dokumen Kondisi Terkini (State of The Art) Lingkungan Hidup di Bali.
Adapun dokumen tersebut berisi mengenai persoalan ekologis yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan.
Krisis air, alih fungsi lahan pertanian, kerusakan pesisir, degradasi mangrove, reklamasi, ledakan industri pariwisata, hingga bencana ekologis perlahan memperlihatkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Bali sedang berada di titik yang genting.
Anak Agung Gede Surya Sentana yang akrab disapa Gung Surya selaku Direktur Walhi Bali terpilih menegaskan pergantian Direktur Walhi Bali tidak menurunkan semangat Walhi Bali untuk tetap melakukan penyelamatan lingkungan hidup dari proyek-proyek rakus perusak alam.
Gung Surya menyampaikan Walhi Bali tetap berkomitmen berjuang untuk melawan segala proyek-proyek yang ekstraktif yang merusak alam agar dihentikan.
“Hak-hak lingkungan hidup bagi rakyat semestinya harus tetap diperjuangkan,” tegas Gung Surya.
Lebih lanjut, Gung Surya menjelaskan momentum pergantian pimpinan Walhi Bali tak mengubah semangat perjuangan kedepan untuk terus mengawal dan mengadvokasi berbagai proyek ekstraktif yang merusak alam.
Terlebih dalam situasi saat ini, kekuasaan secara terang-terangan telah melakukan perusakan lingkungan hidup.
Investasi di Bali bukan tunduk kepada hukum; sebaliknya dalam praktiknya justru hukum yang mengikuti nafsu investasi.
“Maka tidak jarang hukum yang diubah untuk memuluskan investasi proyek di Bali. Walhi Bali mengecam atas tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut,” ujarnya.
Lebih jauh, Gung Surya menerangkan bahwa jangan sampai Investasi di Bali menghancurkan Pulau Bali itu sendiri karena praktik investasi hari ini haus lahan dan haus air.
“Dehingga investasi di Bali menggerus lahan produktif, salah satunya lahan pertanian,” jelasnya.
Selain pemilihan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bali, PDLH 2026 Walhi Bali juga memilih Dewan Daerah Walhi Bali, yakni I Made Juli Untung Pratama, S.H., M.Kn., Dewa Putu Alit Sunarya, S.H., dan I Wayan Sathya Tirtayasa. (bp/ken)
