KEMBALIKAN SEKOLAH SISWA MISKIN: Calon DPD RI Dr. Gede Suardana getol berjuang menyambut baik dukungan agar Sekolah Bali Mandara sebagai sekolah kaum Marhaen fitrahnya dikembalikan seperti di awal pendiriannya, yakni menyelamatkan nasib siswa-siswa miskin di Bali.
DENPASAR, Balipolitika.com- Cap sebagai produk gagal yang disematkan eks Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang juga eks akademisi Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan kini menjabat Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS, tak membuat kegigihan para siswa miskin Sekolah Bali Mandara untuk mengubah nasib pupus. Sebaliknya, mereka tetap semangat belajar untuk lepas dari garis kemiskinan.
Pasca lengsernya Gubernur Bali Wayan Koster, wakil rakyat yang duduk di DPRD Bali mulai membedah ulang sekolah progresif dengan sistem berasrama yang berdiri sejak April 2011 dan rekruitmen siswa miskinnya menyasar seluruh pelosok Bali. Tercatat hingga tahun 2021 SMAN Bali Mandara memiliki alumni sebanyak 750 orang. Prestasi ini belum termasuk prestasi yang ditorehkan siswa SMKN Bali Mandara yang berdiri belakangan di lokasi yang sama.
342 orang (45,6 persen) tercatat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri berkat beasiswa (faktor kemiskinan membuat mereka mengandalkan beasiswa, red), 314 orang (41,9 persen) di perguruan tinggi swasta juga dominan karena beasiswa, 37 orang (4,9 persen) sekolah ikatan dinas, 8 orang (1,1 persen) di perguruan tinggi luar negeri, dan 49 orang (6,5 persen) langsung bekerja.
Meski berlatar belakang siswa miskin, gemblengan yang diberikan di Sekolah (SMAN dan SMKN) Bali Mandara mengasah kognitif dan afektif serta mental siswa sehingga mampu bersaing dengan jebolan sekolah lain di dunia.
Buktinya, sebelum diubah statusnya menjadi sekolah yang biasa-biasa saja oleh eks Gubernur Bali Wayan Koster, ribuan juara tingkat regional dan provinsi serta 255 medali nasional dan internasional mampu disabet anak didik mantan Kepala SMAN Bali Mandara, I Nyoman Darta yang sebelum menjabat merupakan mantan Kepala SMAN 1 Singaraja.
Tak hanya juara saat berstatus siswa, alumni SMAN Bali Mandara yang 100 persen berasal dari keluarga miskin kini mampu mengangkat derajat keluarganya masing-masing. Hal ini tampak pada testimoni 63 siswa angkatan 1 SMAN Bali Mandara.
Seluruhnya berpandangan sekolah yang menggembleng mereka selama tiga tahun adalah anugerah.
Terbaru, DPRD Bali melalui Fraksi Golkar dan Demokrat mendukung Sekolah Bali Mandara dikembalikan ke sistem berasrama. Calon DPD RI Dr. Gede Suardana yang getol berjuang menyambut baik dukungan tersebut.
“Terima kasih atas dukungan DPRD Bali agar Sekolah Bali Mandara dikembalikan ke sistem berasrama. Syukurlah, akhirnya DPRD mendukung perjuangan ini ,” kata Gede Suardana kepada wartawan, Kamis, 19 Oktober 2023.
Suardana meminta agar dukungan politik dari DPRD Bali dilakukan secara total, yaitu mengembalikan seutuhnya status sekolah ini menjadi berasrama.
Pasalnya, dalam pandangan umumnya, DPRD meminta pengembalian status dilakukan secara bertahap dan menggunakan dana CSR.
“Kami sangat gembira, tapi jangan nanggung-nanggung, sekalian saja totalitas memperjuangkan status sekolah kebanggaan rakyat Bali dikembalikan seutuhnya,” kata Suardana yang juga pernah menjadi jurnalis ini.
Ia memberikan alasan bahwa Sekolah Bali Mandara masih dipayungi Pergub dan APBD Bali bisa mendanainya sebesar Rp 4 miliar per tahun.
“Sekarang tergantung dari political will PJ Gubernur Bali untuk memenuhi harapan masyarakat Bali,” tegasnya.
Perwakilan Fraksi Partai Golkar IGK Kresna Budi dan Demokrat I Komang Nova Sewi Putra meminta PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya agar mengembalikan status Sekolah Bali Mandara.
Hal ini disampaikan pada pandangan umum fraksi di DPRD Bali, Rabu, 18 Oktober 2023.
“Sekolah Bali Mandara telah mampu mengangkat derajat masyarakat miskin menjadi berprestasi,” demikian sikap dari pandangan umum dua fraksi tersebut.
Suardana yang juga akademisi ini getol memperjuangkan Sekolah Bali Mandara bersama para aktivis, mahasiswa, alumni, dan berbagai elemen masyarakat. Perjuangan itu dilakukan sejak tahun 2022 ketika mantan Gubernur Bali Wayan Koster menghapusnya. (bp)
