SUBSIDI TEPAT SASARAN: Para pengamat sepakat kebijakan penyesuaian harga BBM yang resmi diberlakukan pemerintah plus realokasi APBN memang seharusnya dilakukan. Meski masyarakat Bali relatif taat dengan kebijakan pemerintah pusat, masalah lain muncul lantaran kerap terjadi kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU di Bali sehingga pengendara terpaksa membeli BBM jenis Pertamax.
DENPASAR, Balipolitika.com- Para pengamat sepakat kebijakan penyesuaian harga BBM yang resmi diberlakukan pemerintah plus realokasi APBN memang seharusnya dilakukan.
Hal ini demi tujuan yang jauh lebih produktif daripada terus-menerus menyubsidi orang-orang kaya yang fatalnya berpeluang membuat perekomian Indonesia tertekan dan membahayakan stabilitas nasional.
Sebagaimana diketahui sejauh ini pemerintah terus menggelontorkan subsidi untuk energi berbahan dasar fosil hingga membenani APBN mencapai Rp502 triliun.
Padahal dalam praktiknya di lapangan, subsidi BBM ini justru hanya menciptakan ketidakadilan karena 70 persen dinikmati oleh masyarakat mampu.
Menyikapi kondisi ini, Kepala BRIN, Prof. Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa dana subsidi yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah harus segera dialihkan.
Pengalihan dana subsidi menurutnya akan jauh lebih bermanfaat untuk energi bersih dan terbarukan.
“Subsidi energi berbahan dasar fosil harus dikurangi dan diarahkan untuk energi bersih serta terbarukan. Perlu adanya dukungan dari pemerintah berupa insentif, untuk menarik pihak swasta dalam berinvestasi di energi bersih,” katanya dalam sebuah diskusi daring.
Terkait pemberian subsidi BBM yang dominan tidak tepat sasaran, Prof. Bambang menekankan penggunaan APBN harus dialihkan untuk kepentingan yang lebih produktif.
“Sudah saatnya Indonesia menatap cara APBN produktif yang lebih baik. Bantuan harus bersifat tepat sasaran seperti ke sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, dosen dan peneliti INDEF, Berly Martawardaya menilai subsidi BBM selama ini sangat melenceng dari fungsi distribusi APBN.
“APBN dari fungsi distribusi adalah untuk melindungi masyarakat yang lemah,” tuturnya.
Untuk itu, demi terus menjaga agar fungsi distribusi tersebut berjalan dengan baik, maka akurasi pemberian BLT BBM harus terus ditingkatkan.
“Fungsi distribusi APBN, BLT, atau bansos harus ditingkatkan akurasinya,” pungkas Berly Martawardaya.
Masih mengenai penyaluran BLT BBM, Politisi Fahri Hamzah menyarankan pemerintah menggunakan skema single identity number. Ini penting agar benar-benar menjamin penerima manfaat bantalan sosial tersebut.
“Single identity number sebaiknya dipertimbangkan agar diberlakukan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari negara secara tepat, khususnya dari segi kesejahteraan,” terangnya.
Senada dengan Fahri Hamzah, Pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof. Imron Cotan menyampaikan bahwa skema single identity number memang bisa menjadi salah satu solusi mengenai penyaluran bantalan sosial.
“Bantuan sosial harus dipastikan tepat sasaran. Salah satunya bisa menggunakan single identity number. Begitu ada penyelewengan maka akan segera terdeteksi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat secara tepat,” jelasnya.
Kebijakan penyesuaian harga BBM disertai dengan penyaluran bantalan sosial oleh pemerintah menurut Prof. Imron merupakan sebuah upaya agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah membuat kebijakan penyesuaian harga BBM dengan bantuan sosial agar tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih tepat sasaran,” sambung Prof. Imron Cotan.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan bahwa dalam segala permasalahan menyangkut BBM sebenarnya masyarakat sangat percaya Presiden Jokowi mampu mengatasinya.
“Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden dapat mengatasi masalah BBM. Kesadaran tentang krisis global cukup baik di tingkat masyarakat. Masyarakat masyarakat memiliki kepercayaaan cukup tinggi terhadap kemampuan pemerintah,” tegas Sirojudin Abbas. (bp)
