Akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana Menghadiri Konsultasi Publik Oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
DENPASAR.Balipolitika.com– Pada 5 Juli 2022 Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penatausahaan Izin dan Rekomendasi dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya bertempat di The Sakala Resort Bali.
Acara ini menghadirkan 4 narasumber: Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Kooordinasi Penanaman Modal; Direktur Penatagunaan Tanah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. FH Unud diwakili oleh Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, S.H., M.H. dosen pengajar Hukum Laut Internasional di Lab/Bagian Hukum Internasional. (bp/lit/www.unud.ac.id)
