MITIGASI KEBIJAKAN: Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Provinsi Bali, Dr. dr. Ida Bagus Gede Fajar Manuaba, Sp.OG.,MARS bersama istri mengabadikan momen di Kintamani, Bangli.
DENPASAR, Balipolitika.com- Pemerintah mencabut syarat tes rapid antigen maupun Swab PCR (Polymerase chain reaction) bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) untuk semua moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Dalam waktu bersamaan Bali menjadi tempat uji coba penerapan aturan tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dan visa on arrival (VOA) dari 23 negara. Syaratnya, PPLN ini sudah mendapat vaksin lengkap 2 kali atau booster.
Dicabutnya syarat tes antigen dan Swab PCR secara dadakan ini sontak membuat sejumlah pihak kalang kabut. Karena tunduk terhadap aturan pemerintah pusat, tak sedikit faskes yang nyetok alat tes dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat.
Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Provinsi Bali, Dr. dr. Ida Bagus Gede Fajar Manuaba, Sp.OG.,MARS tak menampik banyak rumah sakit swasta yang berani berinvestasi alat PCR sejak tahun 2020 alias di awal pandemi Covid-19.
“Yang repot adalah laboratorium dan pos-pos PCR karena sumber pemasukannya tunggal. Perubahan peraturan sudah diantisipasi. Pada saat perubahan standar dari rapid antibodi ke rapid antigen sudah banyak yang rugi. Kondisi ini cukup jadi pelajaran di Bali. Sehingga saya anjurkan RS Swasta khusus PCR umumnya kerja sama operasional dengan laboratorium klinik. Namun, ada juga RS swasta yg berani investasi alat PCR sejak 2020,” ungkap Ida Bagus Gede Fajar Manuaba dihubungi Senin (8/3/2022).
Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dihubungkan dengan kondisi di lapangan apakah pandemi sudah berubah menjadi endemi yang berarti mutasi virus Covid-19 sudah tidak berbahaya bagi umat manusia, Ida Bagus Gede Fajar Manuaba menjawab singkat.
“Belum tahu karena mutasi virus tidak bisa ditebak. Makanya WHO (The World Health Organization) belum cabut status pandemi,” tegasnya. (bp)
