DENPASAR, Balipolitika.com- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Bali segera memanfaatkan Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
Program ini menjadi insentif ekonomi pemerintah pusat untuk memperkuat industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Program KIPK menawarkan pinjaman fleksibel hingga delapan tahun dengan plafon di atas Rp500 juta sampai Rp10 miliar dan pemerintah juga memberikan subsidi bunga 5 persen.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Kemenperin menjadi leading sector dalam pelaksanaan program ini karena target utamanya adalah industri padat karya.
“Program KIPK ini merupakan program insentif ekonomi pemerintah pusat, Kemenperin menjadi leading sector eksekutornya karena memang yang kita sasar adalah industri padat karya. Kita dalam program ini memberikan subsidi bagi perusahaan yang mendapatkan kredit, 5 persen ditanggung pemerintah,” kata Menperin Agus saat Sosialisasi Program KIPK di Denpasar di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis, 4 September 2025.
Menperin menyebut regulasi penerima KIPK saat ini mewajibkan memiliki tenaga kerja minimal 50 orang.
Namun, untuk Bali pihaknya membuka peluang penyempurnaan skema pada tahun 2026 agar program ini bisa menjangkau lebih banyak sektor.
“Jadi khusus untuk Provinsi Bali, sesuai masukan Gubernur, kita akan coba melihat skema-skema yang bisa disempurnakan agar program ini bisa terjangkau lebih luas. Tetapi tujuan utama pemberian kredit industri padat karya ini tetap tidak berubah, yaitu untuk peremajaan teknologi, pembelian peralatan baru, dan modal usaha,” tegasnya.
Pihaknya membuka target sebanyak-banyak agar semakin banyak pelaku industri yang ikut KIPK. Dengan begitu, diharapkan akan mempercepat proses produksi, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kompetitivitas.
“Sebanyak-banyaknya mereka ikut program ini pasti dia akan mempercepat proses produksinya semakin kompetitif menuju daya saing yang lebih baik karena peralatan baru dan modal usahanya juga kita siapkan,” tambah Menperin Agus.
Ia menegaskan ada enam subsektor prioritas dalam program ini, yaitu pakaian jadi, makanan dan minuman, tekstil, barang kulit dari kulit dan alas kaki, furnitur dan mainan anak.
Sosialisasi KIPK di Bali juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama pembiayaan antara Kemenperin dan PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY).
Dengan tambahan ini, sudah ada enam bank penyalur resmi, termasuk Bank BPD Bali, BPD Jateng, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BPD Kalteng.
Secara simbolis, Bank BPD Bali menyalurkan perdana KIPK kepada tiga pelaku industri yaitu CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur).
Direktur Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma SH MH menegaskan pihaknya siap mendukung penuh program ini untuk transformasi ekonomi Bali.
“Kita concern mendukung program ini. IKM adalah bagian dari upaya membangkitkan ekonomi Bali sekaligus menyerap tenaga kerja,” jelasnya.
Sudharma mengungkap saat ini ada 11 calon debitur yang sedang dalam pengajuan kredit KIPK. Ia mengharapkan program KIPK akan terus bertambah dan berkelanjutan ke depannya.
“Kita mempunyai pipeline (calon debitur-red) 11, tapi kita sedang cari lagi, kan ini baru kebijakan dan kita harapkan terus bertambah dan tidak berhenti tahun ini, tahun depan bisa,” sebutnya.
Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi peluncuran perdana program ini di Bali. Menurutnya, permodalan selama ini menjadi kendala utama IKM untuk berkembang.
“Dengan adanya kredit ini disubsidi 5 persen, ini akan memacu pertumbuhan IKM di Bali. UMKM yang kecil bisa meningkat jadi menengah, yang menengah bisa tumbuh lebih besar,” ujar Koster.
“Karena selama ini yang menjadi kendala itu salah satunya faktor permodalan jadi aksesnya sudah luar biasa dan ini kita dorong untuk memacu pertumbuhan IKM di Bali,” pungkasnya. (bp/ken)
