DENPASAR, Balipolitika.com- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali menggelar High Level Meeting (HLM) pada 15 Juli 2025 dalam rangka mitigasi gangguan distribusi akibat kerusakan jalan Nasional Gilimanuk- Denpasar.
Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda Provinsi Bali, serta Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Provinsi Bali.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kepala Satuan Kerja Wilayah Bali Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, perwakilan Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Bulog, Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta TPID Tabanan dan Jembrana.
HLM TPID diawali dengan paparan perkembangan inflasi dan potensi risiko inflasi ke depan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja.
Pada Juni 2025, sebagaimana rilis BPS, Provinsi Bali secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,44 persen (mtm), lebih tinggi dari Nasional (0,19 persen mtm).
Berdasarkan pantauan harga hingga minggu kedua Juli 2025, harga sebagian besar komoditas relatif stabil. Beberapa komoditas pangan mengalami sedikit kenaikan harga yang lebih disebabkan oleh faktor cuaca.
“Meskipun harga-harga relatif stabil, terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah amblesnya Jalan Nasional di Kabupaten Tabanan yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi pangan dan logistik lainnya,” kata Erwin Soeriadimadja.
HLM dilanjutkan dengan diskusi strategi mitigasi dampak gangguan distribusi.
BBPJN Jatim-Bali telah cepat merespons perbaikan jalan dengan mengoptimalkan sumber daya selama 24 jam dan bersinergi dengan berbagai pihak, sehingga BBPJN memperkirakan jalan rusak akan dapat dilalui kembali pada akhir pekan ini (20 Juli 2025), lebih cepat dari perkiraan.
Kualitas jalan juga akan lebih kuat dan memadai untuk truk bermuatan berat yang membawa pasokan BBM dan LPG.
Selama perbaikan jalan, distribusi logistik akan dialihkan melalui beberapa rute alternatif. Dari sisi ketersediaan pasokan energi, Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas menyampaikan bahwa penggunaan rute alternatif telah efektif untuk memastikan kelancaran distribusi LPG dan BBM.
Berbagai simulasi distribusi dan penambahan jam operasional juga telah dilakukan untuk memastikan pasokan BBM dan LPG di daerah terdampak seperti Jembrana, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Tabanan terpenuhi.
Pemerintah daerah, kepolisian, pengurus desa, dan pelaku usaha terus memperkuat sinergi untuk menjaga kelancaran distribusi di jalur alternatif.
Selain BBM dan LPG, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra juga terus mendorong TPID untuk memperkuat upaya dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan selama perbaikan jalan.
Beberapa hal yang terus diperkuat, antara lain merealisasikan Kerjasama Antar Daerah antara TPID di daerah terdampak dengan provinsi/kabupaten sentra produksi pangan, serta mempercepat penyaluran beras SPHP dan MinyaKita melalui mitra Rumah Pangan Kita dan Toko Pangan Kita.
Selain itu, TPID juga mendorong penanaman komoditas pangan di pekarangan (urban farming) melalui pemberian bantuan bibit cabai, tomat, dan terong.
“Dengan penguatan koordinasi dan sinergi TPID dengan stakeholders terkait, serta optimalisasi program yang telah berjalan, saya optimis stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terjaga, serta target inflasi nasional 2,5± 1% dapat tercapai,” kata Dewa Made Indra. (bp/ken)
