PROFESSIONAL: Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sempidi. (Sumber: bp/gk)
BADUNG, Balipolitika.com- Pasca pernyataan langsung Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sempidi, Rai Bintang, menepis adanya isu miring di masyarakat, kini giliran Bendesa Adat Sempidi, Gusti Ngurah Martana, memberikan jawabannya terkait dugaan kredit macet salah satu warga sebesar Rp5 Miliar sempat viral beberapa waktu lalu.
Sebagai Ketua Badan Pengawas LPD Sempidi, kepada wartawan Balipolitika.com Ngurah Martana menjelaskan, LPD Sempidi selalu profesional dalam mengatasi kredit macet nasabah, memastikan tidak ada tebang pilih di masyarakat di sisi lain tetap fleksible soal permasalahan kredit macet yang terjadi.
Namun, saat dikonfirmasi mengenai kebenaran isu adanya kredit macet melebihi batas limit sebesar Rp5 Miliar atas nama warga berinisial MRA, menyatakan tidak ada upaya penyitaan aset oleh LPD Sempidi, Ngurah Martana membuka datanya kepada publik karena hal tersebut menjadi peraturan yang harus dijaga oleh LPD terkait data nasabah.
“Kalau soal isu kredit yang tidak cair itu tidak benar, LPD selalu profesional dalam memproses kredit masyarakat. Kalau soal (kredit macet 5 miliar, red) itu, ampure (maaf, red) kita tidak bisa membocorkan data nasabah, di lembaga finansial manapun ada aturan itu pak. Kalau kredit macet ada, tetapi siapanya mohon maaf kami tidak bisa ungkapkan ke publik,” jelas Bendesa Sempidi, dikutip pada Jumat, 24 Mei 2024.
Informasi kebenaran adanya dugaan kredit macet sebesar Rp5 Miliar atas nama MRA yang dipertanyakan oleh salah satu warga bernama Regas tersebut, masih menjadi tanda tanya hingga saat ini karena LPD maupun Bendesa Adat Sempidi enggan membocorkan data nasabahnya.
Sementara itu diberitakan sebelumnya, Kepala LPD Sempidi, Rai Bintang juga sudah menepis isu miring di masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana dalam penyaluran kredit, Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPS) Desa Adat Semipidi, Rai Bintang, akhirnya angkat bicara dan mengatakan isu tersebut tidak benar adanya, Kamis, 16 Mei 2024.
Kepada wartawan Balipolitika.com, ia menjelaskan selama menyalurkan kredit pihaknya selalu melalui mekanisme yang telah diatur, sesuai standar dalam penyaluran kredit, ia menyebut LPD Sempidi sangat berhati-hati dalan menyalurkan kredit di masyarakat, agar kredit yang disalurkan tidak membebani masyarakat dan menimbulkan permasalahan lain di kemduian hari.
“Jadi tidak ada kami mempersulit (kredit, red) masyarakat. Kita ini ada standar pak dalam menyalurkan kredit, jika ada beberapa hal persyaratan tidak terpenuhi kita tidak berani memberikan. Kami melihat dulu kemampuan masyarakat sebelum menyalurkan kredit, agar tidak memberatkan mereka. Kalau ada kabar kami mempersulit itu tidak ada, apalagi dikatakan kami memberikan kredit kepada orang di luar Desa Adat Sempidi, itu juga tidak benar adanya,” ungkap Rai Bintang.
Ia juga menegaskan, para pengurus di LPD Sempidi selalu terbuka terkait pengelolaan kepada masyarakat, dengan rutin melakukan laporan pertanggung jawaban pada rapat bulanan dengan desa adat, ia juga menyatakan bahwa LPD Sempidi saat ini dalam posisi yang sehat, diungkapkannya sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Jadi tidak benar kalau disebut kami tidak transparan. Tiang (saya, red) selalu berkoordinasi, menyampaikan apa yang terjadi sesuai kewenangan kami sebagai pengurus. Kami rutin memberikan laporan di parum (rapat, red) desa tiap bulan, laporannya juga kami bawa ke masing-masing banjar. Kurang transparan apalagi kami?,” cetusnya.
Selain itu, Rai Bintang selaku Kepala LPD Sempidi juga membantah adanya kabar miring, bahwa pihaknya tidak transparan soal gaji karyawan di LPD Sempidi, selalu dituangkan dalam berita acara tentang persetujuan dan pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan biaya LPD Sempidi. (bp/gk)
