JEMBRANA, Balipolitika.com– Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menyiapkan dana talangan berupa pinjaman daerah untuk diberikan kepada Koperasi Unit Desa (KUD).
Pemberian dana talangan ini sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan usaha koperasi, terutama dalam sektor pertanian.
Melalui suntikan dana ini, koperasi diharapkan dapat kembali aktif menyerap hasil panen para petani sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan barang di tingkat lokal.
Langkah ini juga dilakukan sebagai upaya dalam mendukung stabilitas harga sekaligus melindungi petani dari tengkulak dan anjloknya harga pasar.
“Saya ingin membantu KUD. Saya juga ingin membantu petani. Karena kalau KUD saya beri dana talangan, mereka akan membeli gabah petani,” ucap Kembang saat menerima audensi KUD, Minggu, 27 April 2025.
Pembelian gabah petani oleh KUD yang mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) diharapkan dapat menjaga stabilitas harga gabah dan memberikan kesejahteraan bagi para petani.
Kembang juga memastikan akan menyerap beras hasil produksi KUD dengan medistribusikannya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
“Harapannya KUD bisa membeli gabah petani. Kalau pembeli sudah banyak, otomatis harga tidak akan turun drastis. Gabah itu diolah, kemudian berasnya disalurkan kepada PNS,” ujarnya.
Pengadaan beras kepada PNS Pemkab Jembrana sebelumnya dilakukan oleh Perumda Tribhuwana.
Untuk memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat, Kembang meminta agar KUD menjadi supplier beras kepada PNS dan Perumda Tribhuwana diminta menjalankan usaha lainnya yang tidak bersinggungan langsung dengan usaha masyarakat.
Data dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Kabupaten Jembrana menyebutkan sejumlah KUD telah mengajukan permohonan pinjaman daerah diantaranya KUD Catur Guna Amertha, Desa Yehembang Kangin senilai Rp1 miliar, KUD Surya Mertha, Desa Gumbrih senilai Rp200 juta, KUD Sapta Werdhi, Kelurahan Tegalcangkring senilai Rp200 juta, KUD Tamblang senilai Rp300 juta, dan KUD Catur Karya Usaha, Desa Tuwed senilai Rp200 juta.
“Total dana yang disiapkan sesuai permohonan sebanyak Rp1,9 miliar,” jelas Kadis Koperasi, UKM, Perdagangan Jembrana, Agus Adinata. (bp/ken)
