JEMBRANA, Balipolitika.com– Sikapi beredarnya informasi di media sosial terkait keluhan warga Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana yang terpaksa menggunakan jembatan bambu untuk akses keluar-masuk permukiman, Pemerintah Kabupaten Jembrana bergerak cepat.
Melalui Camat Jembrana bersama perangkat kelurahan dan lingkungan setempat, mediasi telah dilaksanakan sehingga warga kini mendapatkan akses jalan yang lebih layak.
Sebelumnya, sebanyak delapan KK di lingkungan tersebut mengandalkan jembatan bambu hasil swadaya sebagai jalur utama menuju permukiman.
Warga pun mengharapkan adanya pembangunan jembatan permanen.
Namun, menurut pihak kecamatan, pembangunan jembatan permanen membutuhkan anggaran cukup besar dan belum bisa diprioritaskan mengingat pengguna jalur hanya delapan KK.
“Kalau dipaksakan membangun jembatan permanen, tentu tidak efektif karena biayanya tinggi. Sementara saat ini pemerintah harus menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran,” ujar Plt. Camat Jembrana, Tri Karyna Ambaradadi, saat ditemui di lokasi jembatan darurat, Minggu, 7 Desember 2025.
Melalui proses mediasi yang melibatkan delapan KK dan keluarga penyanding, akhirnya ditemukan titik temu.
Warga yang selama ini kesulitan akses kini dapat melalui jalan alternatif yang merupakan jalur milik warga setempat dan telah disepakati dapat dipergunakan bersama.
Tri Karyna Ambaradadi menegaskan mediasi sudah dilakukan sejak 2022 namun belum menemukan kepastian.
Baru pada pertemuan terakhir semua pihak sepakat membuka akses alternatif tersebut sehingga warga tidak lagi tergantung pada jembatan bambu.
Dengan adanya solusi ini, warga pun diharapkan dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih aman dan nyaman sambil menunggu kemungkinan penataan lebih lanjut sesuai kemampuan anggaran pemerintah
“Kami sudah beberapa kali memfasilitasi mediasi sejak 2022 hingga 2023. Kini sudah ada kesepakatan akses jalan alternatif dapat digunakan oleh delapan KK tersebut tanpa harus melewati jembatan bambu,” jelasnya. (bp/ken)
