GENDER: Wabup Ketut Suiasa menerima Tim Verifikasi Lapangan dari Pemerintah Pusat dalam rangka Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2023 di Kabupaten Badung, Rabu, 22 November 2023.
MANGUPURA, Balipolitika.com- Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima Tim Verifikasi Lapangan dari Pemerintah Pusat dalam rangka Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2023 di Kabupaten Badung, Rabu, 22 November 2023 di Puspem Badung.
Tim Verifikasi Pusat dipimpin Plt. Asisten Deputi PUG bidang Politik dan Hukum dari Kementerian PPPA, Endah Sri Rejeki bersama Tim Independen, Yusuf Supiandi dan Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nur Fitri Izzati Ramadhani. Dari Badung hadir Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Kadis P2KBP3A dr. I Nyoman Gunarta, Pokja PUG Badung, perangkat daerah terkait dan organisasi kewanitaan di Badung.
Dalam sambutannya Wabup. Suiasa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran tim verifikasi lapangan melakukan evaluasi PUG di Badung.
Verifikasi lapangan ini merupakan tindak lanjut dari penilaian yang telah dilakukan secara administratif dari data-data yang sudah dikirim ke Kementerian PPPA.
Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat, tidak hanya untuk mengejar prestasi, namun yang lebih penting sebagai introspeksi dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana capaian-capaian dan progres dalam melaksanakan unsur-unsur yang terkandung dalam pengarusutamaan gender tersebut.
Dijelaskan, tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis gender di kabupaten badung yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 tumbuh sebesar 0,13 dari 95,53 pada tahun 2021, menjadi 95,66 di tahun 2022.
Terjadinya penurunan angka kesenjangan IPM antara laki-laki dan perempuan sebanyak 0,12 poin pada tahun 2022, dimana pada tahun tersebut baik IPM laki-laki maupun IPM perempuan sama-sama mengalami peningkatan, yakni; untuk laki-laki sebesar 0,32 sedangkan perempuan sebesar 0,45.
Jika mengacu pada penggolongan IPM dari Kementerian PPPA tahun 2022, maka IPM laki-laki sebesar 84,46 dan IPM perempuan sebesar 80,79, sehingga termasuk kelompok sangat tinggi.
Untuk diketahui pula, bahwa angka indeks pemberdayaan perempuan di badung tahun 2020 sebesar 75,49 dan 2021 sebesar 76,99.
“Secara umum kalau dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, kita sudah mencapai capaian-capaian yang sangat baik, dapat dilihat dari telah meningkatnya IPM perempuan kita dibandingkan laki-laki. Poin peningkatan justru terjadi pada poin perempuan sampai 0,45, di laki-laki hanya 0,32. Ini menunjukkan trend peningkatan gender di badung semakin baik,” ujar Suiasa.
Lebih lanjut dikatakan, penyelenggaraan pengarusutamaan gender, bukan hanya kegiatan yang berhubungan dengan perempuan tetapi seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat yang ditujukan dan melibatkan laki-laki, perempuan, disabilitas, lansia dan anak untuk dapat dan menerima manfaat yang sama.
Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak Pemkab Badung telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Maha Boga Marga dalam menyediakan rumah aman bagi korban KDRT.
Selain itu, badung belum lama ini telah melakukan launching dan pembentukan Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DKRPPA) di Desa Dalung dan Kelurahan Sempidi.
Juga bekerjasama dengan Universitas Bali Internasional (UNBI)) dalam terwujudnya DKRPPA di kabupaten badung dan telah melakukan pemetaan di seluruh wilayah kecamatan Abiansemal.
Telah pula dilakukan Pelatihan Fasilitas Daerah secara mandiri yang mendatangkan fasilitas nasional dari Kementerian PPPA RI.
Sementara Plt. Asisten Deputi PUG bidang Politik dan Hukum dari Kementerian PPPA menyampaikan terima kasih atas partisipasi kabupaten badung yang telah mengikuti evaluasi pengarusutamaan gender tahun 2023 ini.
Diakui bahwa pembangunan yang dilakukan di masyarakat ternyata hasilnya belum bisa dirasakan sama antara perempuan dan laki-laki.
Dari kondisi ini kemudian pemerintah indonesia membuat sebuah strategi PUG untuk bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan sama, sehingga nanti kualitas hidup perempuan semakin meningkat.
“Strategi PUG masuk ke dalam setiap bidang pembangunan, yang nantinya hasilnya diharapkan bisa dirasakan oleh perempuan juga,” jelasnya.
Pelaksanaan evaluasi PUG tahun ini memfokuskan pada tahap pelaksanaan PUG, dengan 7 (tujuh) strategi penguatan PUG mulai dari penguatan komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, data terpilah, instrument PUG dan penguatan partisipasi masyarakat.
“Dari verifikasi ini akan dijadikan dokumen dalam penetapan kategori anugerah parahita eka praya tahun 2023,” tambahnya.(bp/luc)
