DUKUNG PMI: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani
DENPASAR, BaliPolitika.Com- Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan sektor menjanjikan dan menjadi solusi nyata di tengah krisis ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Lesunya pariwisata Bali yang diprediksi tidak akan bangkit dalam waktu dekat juga bisa dijawab dengan pilihan mengais rezeki di luar negeri, khususnya kapal pesiar berbendera asing. Sebagaimana diketahui, puluhan kapal pesiar berbendera asing diketahui siap kembali berlayar. Hal ini juga menjadi salah satu upaya “mitigasi” penyelamatan ekonomi dunia sekaligus merawat warga yang sehat di atas kapal sembari memberikan kesempatan berlibur yang lama tertunda akibat pandemi.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di Provinsi Bali bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan jajaran Pemerintah Daerah se-Bali di Kantor Gubernur Bali. Acara ini turut hadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana menyebut PMI harus diurus serius karena mereka adalah pahlawan devisa. PMI menyumbang Rp 159,6 triliun devisa negara tahun lalu. Ini merupakan devisa terbesar kedua setelah sektor migas.
Benny menilai PMI asal Bali unik dengan karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain. Pilihan pekerjaan mereka mayoritas pada sektor formal, seperti kapal pesiar, perhotelan, dan spa therapist. Tahun ini, Bali menjadi provinsi ke-7 dari 23 provinsi yang dikunjungi oleh BP2MI dalam rangka Sosialisasi UU No 18/2017 tentang Perlindungan PMI.
“Penempatan PMI Bali ini sangat unik, pilihan pekerjaan mereka mayoritas pada sektor formal di mana daerah-daerah lain masih pada sektor pekerja rumah tangga yang rentan akan eksploitasi,” jelas Benny.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan sumber daya manusia (SDM) asal Bali memang memiliki keunggulan jika dilihat dari sejarahnya. “Pada dasarnya karakter orang Bali itu jemet atau ulet dan rajin dengan karakteristik yang ramah, rendah hati, dan bisa berkomunikasi dengan santun. Untuk itu hospitality orang Bali itu baik,” katanya.
Dengan SDM yang mendukung, lanjut Gubernur Koster, PMI adalah potensi besar. Karena Bali juga diuntungkan dengan adanya PMI. “Untuk itu saya ingin memperluas jaringan untuk PMI Bali. Kami akan menyiapkan skema yang bisa memenuhi peluang kerja di luar negeri dan menjadikan PMI ini berdaya saing dan bermartabat. Saya berkomitmen untuk melaksanakan perintah UU,” pungkasnya.
Kepala BP2MI mengapresiasi Wayan Koster yang menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 12/2021 tentang Sistem Perlindungan PMI Krama (khusus) Bali. Serta memberikan piagam apresiasi pada AP3MIB sebagai pelopor satu asosiasi P3MI dalam satu provinsi yang memiliki AD/ART sendiri dan piagam kepada P3MI PT Bali Paradise Citra Dewata yang menerapkan kebijakan pembebasan biaya penempatan.
“Ini adalah hal yang sangat membanggakan. Gubernur Bali sangat perhatian pada isu PMI. Bahkan perlakuan kepada PMI asal Bali yang pulang karena dampak Covid-19 juga mendapatkan pelayanan yang luar biasa, mereka dikarantina di hotel dengan biaya pemerintah,” ujar Benny.
“Kedatangan kami ke Bali adalah untuk menyosialisasikan UU No. 18/2017 bahwa ada mandat kepada Pemda di pasal 40-41 yang secara tegas menyatakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menjadi tanggung jawab Pemda. Terutama untuk meningkatkan kemampuan bahasa yang saat ini kita masih kalah dibanding pekerja dari Filipina,” papar Benny.
Terakhir, Benny berharap semoga sinergi kolaborasi antara Pemerintah Pusat dalam hal ini BP2MI, dengan Pemerintah Daerah dan para stakeholders senantiasa diperkuat ke depannya. “Mudah-mudahan kehadiran negara sesuai perintah Presiden Jokowi untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki dapat kita mulai dari Bali,” tutupnya. (bp)
