JAKARTA, Balipolitika.com– Pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) dari M. Qodari kepada Syahganda Nainggolan pada Jumat, 2 Oktober 2026 belum serta-merta mengubah persepsi publik terhadap institusi komunikasi pemerintah.
Analisis Big Data Deep Intelligence Research (DIR) terhadap percakapan media mainstream dan media sosial pada periode 30 September–3 Oktober 2026 menunjukkan sentimen negatif lebih banyak berakar pada persoalan lama, terutama isu integritas, anggaran, kabinet gemuk, serta tudingan BAKOM sebagai instrumen pengendalian narasi pemerintah.
DIR menganalisis 8.622 konten media sosial dalam periode tersebut di mana hasilnya 53 persen percakapan di media sosial bernada negatif, sedangkan sentimen positif hanya 9,1 persen, sisanya netral.
Di media mainstream, sentimen relatif lebih berimbang, dengan sentimen positif 39,1 persen, negatif 36,2 persen, dan netral 24,6 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pergantian pejabat belum otomatis mengubah persepsi publik terhadap BAKOM.
Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research (DIR), Neni Nur Hayati, mengatakan pergantian kepala BAKOM harus diikuti perubahan pola dan gaya komunikasi.
Menurut dia, publik tidak hanya menilai figur baru, tetapi juga menunggu perubahan nyata dalam cara pemerintah berkomunikasi, terutama terkait isu integritas, anggaran, dan fungsi BAKOM.
“Pergantian pejabat belum cukup jika tidak diikuti perubahan pola dan gaya komunikasi,” kata Neni, Minggu 4 Oktober 2026.
Tekanan terbesar terhadap BAKOM terlihat dari sejumlah isu yang berkembang di media sosial.
Analisis DIR mencatat tudingan BAKOM sebagai alat kontrol narasi atau buzzer pemerintah mencapai 96 persen negatif, isu bagi-bagi jabatan dan kekuasaan 83,6 persen negatif, serta isu pemborosan anggaran dan kabinet gemuk 83 persen negatif.
Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan Syahganda bukan hanya membangun citra personal, tetapi juga mengubah persepsi terhadap institusi yang sudah terbentuk sebelumnya.
“Pak Kepala BAKOM yang baru punya tantangan yang tidak mudah, yakni membangun trust publik bahwa komunikasi yang disampaikan adalah komunikasi yang tulus, jujur, dan disertai data dan bukti yang kredibel tentang kerja-kerja pemerintahan Prabowo. Pak Syahganda harus banyak turun ke bawah, dengan bahasa masyarakat bawah, dan mengedepankan empati rakyat. Tidak cukup hanya mengandalkan rilis-rilis berita saja, “ tutur Neni.
Neni mengatakan terdapat kesenjangan yang cukup tajam antara pemberitaan media mainstream dan percakapan publik di media sosial.
Media mainstream relatif memberikan ruang positif terhadap figur Syahganda dan gagasan dialog dua arah, sementara media sosial menunjukkan kritik yang jauh lebih kuat.
Karena itu, menurut Neni, BAKOM tidak cukup mengandalkan komunikasi satu arah melalui pemberitaan, tetapi perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan responsif dengan publik.
Di media sosial, emosi dominan yang teridentifikasi adalah kemarahan sebesar 12,3 persen dan jijik 11,5 persen, sementara ekspresi trust hanya 0,26 persen.
Salah satu pemicu negatif adalah narasi mengenai penggunaan AI atau algoritma yang mencapai 57 persen negatif.
Selain itu, isu surat kaleng dan anggaran iklan Rp60 miliar tercatat 63,4 persen negatif, sedangkan isu mundurnya Deputi II terkait gaya hidup mencapai 66,5 persen negatif.
“Trust ini yang harus diperbesar dan ditumbuhkan oleh komunikasi BAKOM dibawah Kepala BAKOM yang baru,” tambah Neni
Menurut Neni, Kepala BAKOM yang baru perlu menggunakan pendekatan two-way communication untuk memenangkan kembali framing percakapan publik.
Langkah tersebut, kata dia, harus disertai keterbukaan terutama mengenai transparansi anggaran pemerintah dan respons terhadap kritik etis, termasuk isu gaya hidup mewah yang sempat menyeret salah satu pejabat.
Neni juga menekankan pentingnya perubahan gaya komunikasi agar pemerintah tidak terkesan selalu merasa paling benar dan paling tahu.
Dialog berkala, respons cepat, serta pemetaan percakapan di media dan media sosial dinilai penting untuk menangkap suara publik secara lebih utuh.
Neni menegaskan, komunikasi tidak seharusnya ditempatkan sekadar sebagai fungsi penyampaian pesan pemerintah.
Berdasarkan rekomendasi DIR, BAKOM perlu memperkuat monitoring media sosial, protokol komunikasi yang responsif, forum dialog berkala, transparansi data anggaran, serta publikasi roadmap dan capaian.
“Menyusun komunikasi adalah bagian terpenting dari kinerja sebuah pemerintahan itu sendiri,” ujar Neni. (bp/ken)
