DENPASAR, Balipolitika.com– Maknai peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali mengajak para pekerja merayakannya melalui kegiatan sosial yang lebih konstruktif, seperti bakti sosial dan donor darah.
Dalam keterangannya, KSPSI menegaskan bahwa Hari Buruh bukan hanya menjadi momentum penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai bentuk refleksi atas perjuangan dan kontribusi para pekerja dalam mendukung pembangunan ekonomi.
“Hari Buruh memiliki makna penting sebagai simbol solidaritas dan penghargaan terhadap peran pekerja di berbagai sektor,” ujar perwakilan pengurus KSPSI Bali.
Pada peringatan tahun ini, KSPSI secara tegas menyatakan tidak akan menggelar aksi turun ke jalan. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif, terutama di Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Menurut KSPSI, penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan melalui jalur dialog, audiensi, serta mekanisme formal lainnya yang dinilai lebih efektif dan konstruktif dalam membangun hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (FSP Parekraf) Bali, Ayu Budiasih turut mengimbau seluruh anggota dan pekerja untuk mengisi peringatan Hari Buruh 2026 dengan kegiatan positif.
Ia mendorong pelaksanaan bakti sosial, diskusi internal, hingga kegiatan kemanusiaan seperti donor darah.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang aman dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Peringatan Hari Buruh tetap menjadi momentum penting bagi pekerja, namun kami mengedepankan cara-cara yang lebih bijak dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas daerah, khususnya pariwisata Bali,” jelas Ayu Budiasih.
Dengan semangat kebersamaan, KSPSI berharap peringatan Hari Buruh 2026 dapat berlangsung damai sekaligus memperkuat sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa mengganggu kepentingan masyarakat luas. (bp/ken)
