JAKARTA, Balipolitika.com- Investasi VinFast Terganjal Demo. Rencana pembangunan pabrik otomotif raksasa asal Vietnam, VinFast, di Kabupaten Subang kini menghadapi tantangan besar dari warga lokal. Kelompok massa menggelar aksi demonstrasi tepat sehari setelah pemerintah meresmikan rencana investasi senilai Rp3,5 triliun tersebut.
Warga menuntut manajemen perusahaan memberikan kuota rekrutmen besar dan jabatan penting bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek. “Investasi sebesar ini seharusnya menjadi berkah, namun justru terancam musnah akibat aksi massa yang tidak terkendali di lapangan,” ujar analis Bennix dalam kanal YouTubenya.
Aksi massa ini merupakan sinyal merah bagi iklim investasi manufaktur yang sedang gencar pemerintah canangkan di Jawa Barat. Perusahaan sebenarnya menjanjikan penyerapan 15.000 tenaga kerja untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat di wilayah Subang tersebut. Namun, tekanan massa yang berlebihan justru berpotensi membuat investor global merasa tidak aman menjalankan bisnis di Indonesia. “Investor tentu akan berpikir ulang jika masyarakat lokal justru menghambat proses pembangunan fisik pabrik yang baru saja mulai,” jelasnya.
Masalah premanisme dan pungutan liar dari organisasi kemasyarakatan (ormas) semakin memperkeruh situasi investasi di kawasan industri tersebut. CEO VinFast bahkan melaporkan adanya praktik pungli yang mengganggu kelancaran proyek sejak awal tahun 2025 yang lalu. Kondisi ini mencerminkan buruknya perlindungan keamanan bagi pelaku usaha asing yang ingin menanamkan modal jumbo di tanah air. “Praktik premanisme berkedok ormas merupakan penghambat utama bagi Indonesia dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen,” tegas Bennix.
Efek Berantai Ekonomi Terancam Sirna
Ketidakpastian ini tidak hanya dialami oleh VinFast, melainkan juga menimpa pabrikan besar lain seperti BYD di wilayah yang sama. Pemerintah saat ini tengah berjuang keras merayu produsen otomotif global seperti Ford, Mazda, hingga Volkswagen untuk masuk. Kegagalan investasi VinFast akan memberikan citra buruk bagi Indonesia di mata para pemodal internasional yang sedang memantau. “Dampak kerugian jangka panjang mencakup hilangnya potensi transfer teknologi canggih serta peningkatan kualitas keterampilan sumber daya manusia lokal,” tambahnya.
Keberadaan pabrik manufaktur skala besar seharusnya menciptakan efek berantai ekonomi atau multiplier effect yang sangat luas bagi warga. Sektor informal seperti usaha katering, rumah kos, hingga warung makan biasanya akan tumbuh subur di sekitar area industri. Selain itu, pengusaha lokal dapat menjadi pemasok komponen pendukung seperti ban, kaca, hingga jok kursi kendaraan mobil listrik. “Tanpa investasi manufaktur, ekonomi daerah hanya akan bergantung pada sektor informal dengan tingkat upah yang sangat rendah,” urai Bennix.
Pihak perusahaan secara logika bisnis pasti akan memprioritaskan tenaga kerja lokal demi menekan biaya operasional harian yang tinggi. Ketakutan warga mengenai penguasaan posisi oleh tenaga kerja asing dari Vietnam dinilai sebagai kekhawatiran yang sangat tidak rasional. Biaya transportasi dan tunjangan ekspatriat jauh lebih mahal daripada merekrut warga lokal yang menyesuaikan standar upah minimum daerah. “Perusahaan lebih memilih tenaga lokal karena jauh lebih murah daripada membawa karyawan dari Vietnam yang membebani neraca keuangan,” katanya.
Desakan Pembentukan Satgas Anti-Premanisme
Pemerintah pusat harus segera mengambil tindakan tegas untuk memberantas aksi premanisme yang merajalela di area proyek strategis nasional. Bennix mendesak aparat penegak hukum membubarkan kelompok yang terbukti menghambat masuknya modal asing melalui aksi pemerasan secara sistematis. Ide pembentukan Satgas Anti-Premanisme muncul sebagai solusi untuk menjamin keamanan bagi seluruh investor yang datang ke Indonesia. “Negara tidak boleh kalah oleh kelompok preman jika ingin mengubah status menjadi negara maju di masa depan,” pungkas analis tersebut.
Masyarakat luas sebaiknya tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau agitasi yang justru merugikan kepentingan ekonomi mereka sendiri. Kehilangan peluang kerja di industri manufaktur akan membuat warga lokal tetap terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan keterampilan teknis. Dukungan penuh terhadap pembangunan pabrik akan memberikan kepastian masa depan bagi generasi muda di Kabupaten Subang dan sekitarnya. “Masyarakat harus menjaga investasi yang masuk agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh warga dalam jangka panjang,” tutupnya. (BP/CHA).
