BERKOORDINASI : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 berkoordinasi untuk pencegahan penyebaran Covid-19 pada momentum Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
BATAM, Balipolitika.com – Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk meningkatkan antisipasi adanya potensi lonjakan kasus Covid-19 dari para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk melalui Batam, baik dari jalur laut maupun udara pada momentum Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan, yang mewakili Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, mengatakan bahwa upaya antisipasi tersebut perlu dilakukan sekaligus untuk mencegah penularan varian Omicron sebagai varian baru Covid-19 yang ditemukan dari para PPLN, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).
“Ini perlu kita antisipasi. Terlebih ada varian Omicron dari luar negeri,” kata Deputi Fajar dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kedatangan PMI Menjelang Tahun Baru 2022 bersama Pemerintah Provinsi Kepri di Batam, Kamis (30/12).
Data per Rabu (29/12), kasus varian Omicron di Tanah Air menjadi 68 setelah ada penambahan sebanyak 21 kasus. Adapun penambahan sebanyak 21 kasus itu ditemukan dari 16 WNI dan 5 WNA yang tiba dari Turki, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.
Lebih lanjut, Mayjen TNI Fajar memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri agar segera mengaktifkan asrama haji untuk tempat karantina PPLN guna mencegahan terjadinya penumpukan di lokasi karantina lain.
“Segera aktifkan asrama haji. Karena lokasi lain sudah hampir penuh,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Kepri telah menyediakan empat lokasi karantina PPLN milik pemerintah meliputi Rusun BP Batam dengan ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 96,34 persen, Rusun Pemko Batam dengan BOR mencapai 100 persen, Rusun Putra Jaya dengan BOR mencapai 100 persen dan Shelter P4TKI juga mencapai 100 persen.
Adapun tempat karantina yang disediakan bersama Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meliputi Hotel Swissbell, Hotel Asialink, Hotel Pasific, Hotel Aston Inn Gideon dan Hotel Travelodge dengan total keseluruhan BOR mencapai 32 persen.
Disamping itu, Fajar juga meminta agar Pemprov Kepri dapat berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia agar memastikan bahwa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah dites Covid-19 sebelum kembali ke Tanah Air. Bagi PMI yang terdeteksi Covid-19 agar tidak diizinkan kembali ke Tanah Air hingga hasil tes menunjukkan sembuh atau negatif Covid-19.
“Jangan sampai lolos dan masuk. Pastikan betul-betul negatif sebelum masuk,” kata Deputi Fajar.
Berdasarkan data per 10 November hingga 28 Desember 2021, masih ada sebanyak 3.383 WNI yang terkonfirmasi positif Covid-19 melalui tes ulang PCR selama dua kali dan tes cepat antigen. Dari 3.383 itu, sebanyak 684 terdeteksi positif menurut hasil swab pcr pertama, 2.391 swab pcr ke dua dan 63 lainnya terdeteksi positif dari tes cepat antigen. Di samping itu ada 3 WNA yang terdeteksi positif Covid-19 menurt hasil tes pcr pertama dan 3 lainnya di tes pcr ke dua.
Mayjen TNI Fajar juga merekomendasikan agar Pemprov Kepri selalu memastikan PPLN dites keluar-masuk tanpa terkecuali menggunakan tes pcr dengan reagen SGTG (S-gene Target Failure). Adapun hal itu perlu dilakukan untuk mendeteksi ada dan tidaknya vairan Omicron.
Rekomendasi terakhir yang disampaikan Deputi Fajar adalah agar Pemprov Kepri memastikan seluruh PPLN melakukan karantina baik di fasilitas yang disediakan pemerintah maupun hotel sesuai Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 26 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional.
Sementara itu, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Zaherman M, yang turut dalam forum menambahkan bahwa BNPB akan mendukung pelaksanaan penanganan kedatangan PMI dari luar negeri, khususnya dalam mempersiapkan dan melengkapi kebutuhan tempat karantina PPLN.
Zaherman meminta agar forkopimda dan satgas penanganan Covid-19 di Provinsi Kepri untuk mencatat dan melaporkan kebutuhan tersebut sehingga BNPB dapat melengkapi kebutuhan yang masih diperlukan dalam kekarantinaan tersebut.
“Kami minta Komandan Korem agar segala kebutuhan segera dilaporkan kepada kami, sehingga dapat kami dorong secepatnya untuk membantu penanganan dan karantina PMI di Batam,” kata Zaherman.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito yang juga turut hadir dalam forum tersebut menambahkan, data per Desember 2021 ditemukan 353 orang positif Covid-19. Menurut Wiku, jumlah tersebut naik dua kali lipat dibanding bulan November.
“Angka ini naik dua kali lipat lebih dari 168 kasus pada November. Sebagian besar positif saat tes ke dua. Ini menunjukkan karantina 10 hari lebih efektif untuk melakukan penyaringan, sehingga penularan lebih luas bisa dicegah,” kata Wiku.
Dari kasus penularan Covid-19 PPLN melalui Batam, hasil whole genome squencing (WGS) belum ditemukan satu pun varian Omicron.
Menurut Wiku, prioritas mitigasi transmisi jalur laut Batam saat ini adalah memperketat penjagaan perbatasan mengingat banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang ternyata positif Covid-19.
“Selain itu penambahan tempat tidur karantina juga menjadi prioritas pemerintah saat ini demi mengantisipasi peningkatan kedatangan diperiode Natal dan Tahun Baru,” tandas Wiku. (dah/bp)
