TABANAN, Balipolitika.com- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Tabanan mendesak jajaran eksekutif agar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi akar rumput serta stabilitas harga kebutuhan pokok. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum Rapat Paripurna pandangan umum fraksi yang digelar di ruang sidang utama dewan, Kamis (8/10/2026).
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, I Wayan Wiryadana, memaparkan bahwa APBD hakikatnya bukan sekadar lembaran kalkulasi administratif keuangan, melainkan instrumen strategis penentu kesejahteraan masyarakat luas.
Menyikapi dokumen nota pengantar bupati yang mematok estimasi pendapatan daerah sebesar Rp2,150 triliun lebih serta alokasi belanja daerah menyentuh Rp2,132 triliun lebih, Gerindra menuntut adanya kejelasan sinkronisasi data. Pihaknya menyoroti kalkulasi surplus anggaran senilai Rp18,231 miliar agar konsisten dengan struktur pembiayaan riil demi menepis salah tafsir dalam pembahasan lanjutan.
Terkait pundi-pundi penerimaan yang bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp951,106 miliar lebih serta kucuran dana transfer sebesar Rp1,199 triliun lebih, Wiryadana membeberkan pentingnya modernisasi sistem pemungutan kas daerah.
Fraksi yang dinakhodai Ir. Ni Nengah Sri Labantari, M.Si., tersebut mendorong Pemkab Tabanan mempercepat digitalisasi layanan, menertibkan celah kebocoran pajak retribusi, serta mengoptimalkan kinerja BUMD maupun aset daerah tanpa menunjukkan iktikad buruk menaikkan pungutan yang membebani daya beli masyarakat.
“Kualitas APBD tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh ketepatan prioritas dan besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat,” tutur Wiryadana saat membacakan naskah pandangan umum fraksi.
Pada sektor pengeluaran, Gerindra tidak bungkam dalam mengingatkan agar porsi belanja daerah tidak membengkak drastis untuk agenda birokrasi yang minim urgensi. Eksekutif diminta memusatkan alokasi fiskal pada sektor pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur jalan pertanian, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan permodalan pelaku UMKM.
Pihaknya menuturkan, setiap program pembangunan wajib memiliki parameter evaluasi dan indikator capaian terukur, bukan sekadar terjebak pada perlombaan menghabiskan sisa anggaran di akhir tahun anggaran.
Selain itu, lonjakan inflasi di tingkat rumah tangga turut menjadi perhatian krusial. Fraksi Gerindra menginstruksikan pemerintah daerah memperkuat intervensi rantai pasok dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis guna menjamin stabilitas harga pangan di pasar tradisional.
“Pemerintah perlu memperkuat intervensi pasokan, memperlancar distribusi, dan menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, terutama terhadap komoditas pangan strategis yang mempengaruhi pengeluaran masyarakat,” tegas Wiryadana menambahkan.
Menutup pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra menggarisbawahi tiga pilar mutlak dalam penetapan APBD 2027, yakni postur anggaran harus akurat dan kredibel, produktif serta berpihak kepada rakyat, serta transparan dan akuntabel. Catatan kritis dan masukan dari parlemen ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam agenda sidang jawaban resmi Bupati Tabanan pada rapat paripurna mendatang.
