TABANAN, Balipolitika.com-
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Tabanan mendesak pihak eksekutif agar lebih agresif mengoptimalkan pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui modernisasi sistem pemungutan retribusi pariwisata serta penagihan tunggakan pajak daerah. Sikap kritis tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar, I Ketut Budi Adnyana, dalam Rapat Paripurna pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Tabanan, Kamis (8/10/2026).
Di hadapan pimpinan dewan dan jajaran eksekutif, Budi Adnyana memaparkan bahwa APBD memegang peranan krusial sebagai instrumen fundamental penopang pembangunan daerah. Mengingat signifikansi proyeksi anggaran tahun mendatang, fraksinya menitikberatkan perhatian pada reformasi sektor pendapatan agar kas daerah tidak bocor.
Golkar menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Tabanan segera menggali sumber penghasilan baru, khususnya di sektor pariwisata. Digitalisasi tiket masuk (e-ticketing) di Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan seperti Tanah Lot, Bedugul, Jatiluwih, hingga kawasan rekreasi lainnya diminta diterapkan secara penuh demi mencegah kebocoran retribusi.
“Pendapatan harus dimaksimalkan pada sektor-sektor penghasil, mulai dari sistem e-ticketing di destinasi wisata, penerapan e-parking dengan pengawasan ketat, hingga optimalisasi pungutan pajak makanan dan minuman di restoran serta rumah makan,” ujar Budi Adnyana saat membacakan sikap fraksinya.
Pihaknya menuturkan, ketegasan aparat penagih juga dibutuhkan dalam menyisir piutang pajak yang masih menunggak, semisal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, agar tidak menimbulkan iktikad buruk yang membebani masyarakat kecil, Golkar menyarankan Pemkab Tabanan proaktif menggencarkan sosialisasi program penghapusan denda atau pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah tertunggak bertahun-tahun.
Di ranah belanja daerah, Fraksi Partai Golkar tidak bungkam mengingatkan bupati beserta jajaran agar cermat membelanjakan kas daerah. Kendati postur APBD 2027 membukukan surplus anggaran senilai Rp18,231 miliar, belanja publik diwajibkan berpihak penuh pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Budi Adnyana membeberkan tiga sektor vital yang wajib menjadi prioritas mutlak, yakni pemutakhiran data warga miskin yang belum tersentuh jaminan BPJS Kesehatan, rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak guna kelancaran kegiatan belajar-mengajar, serta penuntasan infrastruktur jalan berlubang dan jaringan saluran irigasi pertanian.
Langkah ini dinilai krusial agar beban pengeluaran masyarakat tidak membengkak drastis akibat minimnya fasilitas publik yang layak.
“Kami mengapresiasi geliat pembangunan yang gaungnya kini dirasakan langsung oleh masyarakat Tabanan. Namun dengan surplus yang ada, pembangunan tidak boleh hanya berpusat di perkotaan semata,” tegas Budi Adnyana.
Secara khusus, Golkar menitipkan akselerasi penataan Desa Megati agar segera dituntaskan sebagai pusat pertumbuhan terpadu (civic center) penghubung koridor Tabanan Barat dan Tabanan Timur, menyusul pengerjaan trotoar yang hampir merampungkan separuh jalan.
Berpegang teguh pada doktrin karya-kekaryaan yang konstruktif dan solutif di dalam roda pemerintahan, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan rapat kerja bersama komisi-komisi terkait demi mematangkan draf payung hukum tersebut.
