SINGGUNG: Ketua DPD Partai Demokrat Bali saat ditemui di acara Gerakan Langit Biru Indonesia Asri di Kantor DPD Demokrat Bali, Renon, Denpasar, Minggu, 23 Agustus 2026. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – Menjelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-25, DPD Partai Demokrat Bali menggelar aksi lingkungan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri di Kantor DPD Demokrat Bali, Renon, Denpasar, Minggu, 23 Agustus 2026.
Di tengah kemeriahan acara, masalah krusial krisis lingkungan di Pulau Dewata menjadi sorotan utama. Partai Demokrat Bali menilai penanganan sampah dan ancaman bencana ekologis memerlukan perombakan strategi dari tingkat tapak.
Sistem pengelolaan sampah di Bali selama ini dinilai terlalu bertumpu pada pembuangan akhir di pusat kota. Pola terpusat ini memicu penumpukan yang memperburuk estetika kota serta menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan wisatawan lokal maupun mancanegara.
Sebagai destinasi kelas dunia, masalah sampah yang berlarut-larut berpotensi menggerus citra Bali. Tanpa adanya intervensi di tingkat sumber, masalah ini akan terus membebani daerah perkotaan dan merusak ekosistem.
Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta, menegaskan perlunya perubahan paradigma pengelolaan sampah secara mandiri di setiap desa. Menurutnya, desa harus menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan pemilahan dan pengolahan sampah.
”Aspirasi kader kami di seluruh Bali menginginkan sampah dikelola berbasis desa. Tidak boleh ada lagi sampah bergerak dari satu desa ke desa lain, apalagi sampai masuk ke ibu kota dan merusak citra destinasi wisata kita,” ujar Made Mudarta.
Mudarta menambahkan, penyelesaian masalah hulu ini memerlukan dukungan fiskal yang kuat. Ia mendesak agar alokasi Dana Desa ditingkatkan, bukan dikurangi, agar kapasitas pengolahan sampah berbasis komunitas dapat berjalan optimal.
Selain penanganan sampah, Demokrat Bali soroti risiko banjir menjelang perubahan musim. Pihaknya mendorong pemerintah daerah memanfaatkan musim kemarau untuk pengerukan lumpur dan normalisasi sungai-sungai kritikal.
Untuk memastikan program daerah berjalan tanpa penyelewengan, Mudarta mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran.
”Guna mencegah kebocoran anggaran desa maupun daerah, partisipasi masyarakat, media, dan Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial. Regulasi penguat seperti UU Perampasan Aset dan Pembuktian Terbalik juga perlu terus didorong demi tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas Mudarta.
Aksi nyata lingkungan ini sekaligus menjadi strategi Demokrat Bali dalam merangkul pemilih muda dari kalangan Milenial dan Gen-Z yang mendominasi porsi pemilih. Dengan mengedepankan kerja nyata di lapangan ketimbang narasi politik semata, partai berlambang bintang mercy ini optimis memperkuat basis dukungannya menjelang pemilu mendatang.
