DENPASAR, Balipolitika.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul sejumlah masukan terkait pelaksanaannya di lapangan.
Sejumlah tokoh di Bali sepakat bahwa program strategis pemerintah tersebut perlu terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak, petani, dan pelaku usaha lokal.
Sorotan terhadap program unggulan Presiden RI itu datang dari Anggota DPD RI dapil Bali, Ni Luh Ary Pertami Djelantik alias Ni Luh Djelantik yang mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun implementasinya perlu mendapat perhatian serius agar sesuai dengan cita-cita awal yang diharapkan.
“Dari awal tiang sudah sampaikan sangat mengapresiasi program Presiden RI, namun dalam penerapannya sangat menyimpang dari apa yang beliau cita-citakan,” ujarnya, Jumat, 5 Juni 2026.
Luh Djelantik menilai audit menyeluruh menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran program.
Selain itu, ia mengusulkan agar pelaksanaan MBG lebih banyak melibatkan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Tiang minta audit menyeluruh dan memberikan kewenangan pada orang tua (prioritas keluarga tidak mampu, red), kantin sekolah dan juga desa untuk melaksanakan program tersebut. Ekonomi desa pasti berputar,” tegasnya.
Menurutnya, pelibatan desa, keluarga penerima manfaat, serta kantin sekolah dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas sekaligus memperkuat pengawasan terhadap program.
Di sisi lain, Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau akrab disapa De Gadjah menegaskan bahwa berbagai kritik dan masukan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan program, bukan alasan untuk menghentikannya.
“Jangan hanya bicara stop, tapi kerja nyata mencari solusi bersama dan membenahi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Yang dibutuhkan bukan menghentikan perjuangan,” ujar De Gadjah.
Menurut De Gadjah perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Namun yang lebih penting adalah memastikan program tetap berjalan sambil terus diperbaiki agar manfaatnya semakin maksimal.
“Perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi. Yang terpenting bukan sekadar menghentikan program, tetapi bagaimana memastikan rakyat mendapatkan manfaat yang nyata,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang dapat dihasilkan dari program MBG, mulai dari peningkatan gizi anak hingga terbukanya pasar bagi hasil pertanian dan produk UMKM lokal.
“Selama ada anak yang bisa makan lebih baik, petani yang bisa menjual hasil panennya, dan masyarakat yang merasakan manfaatnya, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kekurangan, bukan menghentikan perjuangan,” ujarnya.
Dalam pandangannya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari efek berganda yang ditimbulkan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat desa.
De Gadjah menghormati setiap masukan, kritik, maupun usulan perbaikan yang disampaikan berbagai pihak.
Menurutnya, kritik yang konstruktif sangat diperlukan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Justru kritik yang konstruktif sangat diperlukan agar Program Makan Bergizi Gratis semakin tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan.
Jika terdapat hal-hal yang belum tepat dalam pelaksanaannya, menurut dia, hal tersebut perlu dibenahi tanpa menghilangkan semangat membantu anak-anak Indonesia memperoleh gizi yang lebih baik hanya karena persoalan teknis yang masih dapat diselesaikan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program MBG sebenarnya cukup sederhana, yakni ketika anak-anak mendapatkan asupan makanan yang lebih baik, petani dan pelaku UMKM lokal merasakan manfaat ekonomi, perputaran ekonomi desa meningkat, serta anggaran negara benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat.
Karena itu, yang dibutuhkan adalah pengawasan yang kuat, evaluasi yang jujur, dan semangat gotong royong untuk memperbaiki program, bukan saling menyalahkan.
Menurutnya, audit dan evaluasi terhadap program sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan.
Namun, ia mengingatkan agar upaya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia tidak terhenti hanya karena adanya berbagai kekurangan yang masih bisa diperbaiki.
“Audit boleh, evaluasi wajib, perbaikan harus dilakukan. Tapi jangan sampai perjuangan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia justru terhenti,” tandasnya. (bp/ken)
