JAKARTA, Balipolitika.com- Pemerintah secara resmi memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi maupun subsidi pada periode April 2026. Kebijakan strategis ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz serta konflik Amerika Serikat dengan Iran memicu ketidakpastian pasokan energi global.
“Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM yang dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat luas,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Wisma Danantara, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
PT Pertamina Persero akan menanggung seluruh selisih biaya antara harga keekonomian dengan harga jual eceran saat ini. Langkah berani ini diambil karena kondisi likuiditas perusahaan pelat merah tersebut dinilai masih sangat kuat dan stabil. Pemerintah mengklaim bahwa pembayaran kompensasi kepada Pertamina kini berjalan lebih lancar dan rutin setiap bulan sebesar tujuh puluh persen.
“Keuangan Pertamina saat ini sangat baik sehingga mampu menyerap beban selisih harga dalam jangka waktu pendek,” kata Purbaya menjelaskan kondisi fiskal perusahaan.
Estimasi harga keekonomian untuk jenis Pertamax sebenarnya telah menembus angka tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah per liter. Namun pemerintah tetap mempertahankan harga jual di wilayah Jawa pada level dua belas ribu tiga ratus rupiah per liter saja. Selisih harga mencapai lima ribu lima ratus rupiah per liter tersebut menjadi beban penyangga fiskal sementara bagi Pertamina.
“Beban tersebut masih dalam batas kemampuan finansial karena mekanisme arus kas dari kompensasi negara sudah membaik,” tambah Purbaya saat menemui awak media.
Keputusan menahan harga energi ini diprediksi akan meningkatkan anggaran subsidi negara hingga seratus triliun rupiah pada tahun ini. Kementerian Keuangan kini mulai melakukan penghematan besar-besaran pada belanja kementerian dan lembaga yang dinilai kurang prioritas. Pemerintah juga menyiapkan saldo anggaran lebih sebesar empat ratus dua puluh triliun rupiah sebagai cadangan dana darurat terakhir.
“Kami melakukan penghematan tahap satu hingga tahap tiga pada belanja kementerian yang manfaatnya tidak terlalu jelas,” tegas Purbaya mengenai strategi anggarannya.
Pengamat energi menilai bahwa langkah afirmatif pemerintah merupakan instrumen tepat untuk menahan laju inflasi dan menjaga daya beli. Stabilitas makroekonomi menjadi taruhan utama jika harga energi dilepas sesuai mekanisme pasar bebas yang sedang bergejolak sangat liar. Pertamina Patra Niaga juga memastikan ketersediaan pasokan energi tetap aman melalui optimalisasi distribusi ke seluruh pelosok tanah air.
“Kebijakan ini sangat tepat untuk mengurangi ketidakpastian dan meredam gejolak akibat kenaikan harga barang impor,” ujar pengamat energi Yayan Satyakti.
Masyarakat diharapkan tidak melakukan aksi borong atau panic buying karena stok bahan bakar dipastikan tersedia dalam jumlah cukup. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan roda ekonomi tetap berputar tanpa terbebani oleh biaya energi yang terlalu mahal. Penyesuaian kebijakan akan terus dipantau secara berkala dengan melihat perkembangan krisis energi global yang masih berlangsung hingga sekarang.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan,” tutur Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun. (BP/CHA).
