DENPASAR, Balipolitika.com– Ketidakhadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 menjadi pertanyaan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPD Gerindra) Provinsi Bali, Made Muliawan Arya, S.E., M.H. atau akrab disapa De Gadjah menegaskan bahwa Presiden RI berhalangan hadir karena harus menjalankan tugas kenegaraan.
Pernyataan tersebut disampaikan De Gadjah usai menghadiri Peed Aya PKB XLVIII Tahun 2026 di kawasan Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Sabtu, 13 Juni 2026.
Tegas De Gadjah, sebagai kepala negara, Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab besar yang harus dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu Bapak Presiden memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang harus Beliau jalankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kita hormati dan pahami bersama,” katanya.
De Gadjah mengajak masyarakat untuk tidak memunculkan persepsi yang keliru terkait ketidakhadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan ajang seni dan budaya terbesar di Bali tersebut.
Ia menegaskan hubungan Presiden Prabowo dengan masyarakat Bali tetap terjalin baik dan perhatian pemerintah pusat terhadap Pulau Dewata tidak berkurang.
Salah satu buktinya adalah PSEL atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik yang merupakan proyek strategis nasional dan dirancang untuk mengatasi krisis sampah perkotaan di wilayah Denpasar Raya (Denpasar dan Badung).
Sebagaimana diketahui fasilitas ini akan berlokasi di kawasan Pesanggaran atau Benoa di atas lahan milik PT. Pelindo seluas 6 hektar.
“Yang terpenting, jangan sampai ketidakhadiran Beliau dalam satu acara menimbulkan persepsi yang tidak perlu. Hubungan Presiden dengan Bali tetap baik, perhatian dan komitmen beliau terhadap Bali juga tetap ada,” ungkap De Gadjah.
Ia menuturkan kehadiran Presiden tentu akan membahagiakan, tetapi menurutnya perhatian dan komitmen kepada Bali tidak bisa diukur hanya dari kehadiran atau ketidakhadiran dalam satu acara.
“Mari kita hormati tugas Presiden dan bersama-sama menyukseskan Pesta Kesenian Bali sebagai kebanggaan masyarakat Bali dan Indonesia,” ajaknya.
Lebih lanjut, De Gadjah mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan PKB sebagai momentum memperkuat kebersamaan, melestarikan budaya, serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Bali.
“Fokus kita adalah menyukseskan kebanggaan masyarakat Bali ini, bukan memperdebatkan hal-hal yang dapat mengurangi makna dari acara tersebut,” imbuhnyanya.
Menurut De Gadjah, kehadiran ataupun ketidakhadiran dalam suatu kegiatan tidak dapat dijadikan ukuran perhatian pemerintah terhadap Bali.
Yang terpenting adalah komitmen untuk terus mendukung pelestarian budaya, memperkuat pembangunan daerah, dan menjaga Bali sebagai salah satu wajah kebudayaan Indonesia di mata dunia.
Ia menilai PKB merupakan agenda budaya strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian seni dan budaya, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan promosi budaya Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.
Ia meyakini sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, seniman, budayawan, dan seluruh masyarakat Bali akan terus memperkuat upaya pelestarian budaya serta menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.
“PKB adalah kebanggaan masyarakat Bali dan kebanggaan Indonesia. Mari kita nikmati, kita jaga, dan kita sukseskan bersama dalam suasana yang adem, harmonis, dan penuh semangat menyama braya. Budaya harus menjadi pemersatu, bukan ruang untuk memperbesar perbedaan,” tutup De Gadjah.
Sebagaimana diketahui, PKB XLVIII Tahun 2026 resmi dibuka, Sabtu, 13 Juni 2026.
Perhelatan budaya tahunan yang mengusung tema “Atma Kerthi: Jiwa Sidha Parisudha” tersebut diikuti seluruh kabupaten dan kota di Bali melalui beragam pertunjukan seni, pawai budaya, pameran, lomba, serta kegiatan kebudayaan lainnya. (bp/ken)
