JEMBRANA, Balipolitika.com– Pemerintah Kabupaten Jembrana saat ini tengah menghadapi tantangan serius menyusul postur APBD Jembrana yang sangat terkoreksi akibat adanya kebijakan pengetatan transfer dan pengurangan dana transfer pusat secara signifikan.
Data APBD Jembrana tahun terakhir mencatat terjadi penurunan cukup tajam dari sisi pendapatan transfer.
Pada tahun 2026 ini dana transfer pusat berkurang sebesar Rp115 miliar dibanding tahun sebelumnya dengan total dana transfer yang masuk Rp711 miliar.
Merespons kondisi fiskal yang menantang ini, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan mengambil langkah taktis dengan menerapkan strategi “Empati Fiskal” dan “Cermat Anggaran” demi memastikan roda pembangunan dan pelayanan publik di Jembrana tidak terhenti.
Strategi cermat ini menjadi kunci utama agar program-program prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan layanan kesehatan, tetap dapat dinikmati masyarakat Jembrana di tengah keterbatasan.
Tren pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang terjadi secara nasional berdampak langsung pada kapasitas belanja daerah.
Namun, bagi Kembang Hartawan, tekanan anggaran ini justru menjadi momentum untuk melakukan transformasi besar dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri.
Kebijakan “Empati Fiskal” yang diusung Bupati Kembang menekankan pada kepekaan birokrasi dalam memilah prioritas.
Di tengah terkoreksinya pendapatan daerah, setiap rupiah yang tersisa kini dihitung secermat mungkin sepenuhnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita harus jujur bahwa APBD kita sedang terkoreksi akibat pengetatan transfer pusat. Ini adalah momentum bagi kita untuk melaksanakan Empati Fiskal. Artinya, birokrasi harus punya empati; jika anggaran terbatas, maka belanja seremoni, perjalanan dinas, dan operasional kantor yang harus dikurangi, bukan anggaran perbaikan jalan atau layanan kesehatan masyarakat dan program pro rakyat lainnya,” tegas Kembang, Senin, 23 Februari 2026.
Pemkab Jembrana bergerak progresif melalui strategi kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini diambil sebagai solusi konkret untuk menambal defisit akibat berkurangnya kucuran dana dari pusat.
Upaya intensifikasi dan inovasi digitalisasi pada sektor pajak serta retribusi daerah membuahkan hasil positif. Terpenting juga menutup celah kebocoran.
Tahun ini, PAD Jembrana berhasil tumbuh signifikan sebesar 32,5 persen dari tahun sebelumnya.
“Ibarat mengelola keuangan keluarga, ketika kiriman dari pusat berkurang, kita harus lebih kreatif mencari penghasilan mandiri. Kenaikan PAD ini adalah ‘uang hasil keringat’ daerah yang kita optimalkan untuk menambal celah kekurangan dari pusat agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana,” imbuh Kembang.
Langkah lainnya, dengan melakukan lobi strategis dan optimalisasi dana BKK di mana untuk menjangkau itu Pemkab Jembrana juga gencar melakukan lobi ke pemerintah setingkat di atasnya, baik Pemerintah Provinsi Bali maupun kementerian terkait.
Langkah diplomasi fiskal ini bertujuan untuk mengamankan dana dana pusat serta dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan program strategis di Jembrana.
Di sisi lain, Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gus Diendi menambahkan bahwa di tengah koreksi anggaran ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan melakukan penyisiran ulang (refocusing) anggaran secara ketat.
“Bapak Bupati memberikan instruksi yang sangat tegas: efisiensi bukan berarti memotong bantuan rakyat, tapi memotong biaya birokrasi yang tidak produktif. Meskipun secara angka total APBD terkoreksi karena faktor eksternal (pusat), namun kualitas belanja untuk kepentingan publik tetap kita jaga kekuatannya melalui kecermatan alokasi,” jelas Gus Diendi.
Dengan kombinasi strategi kreatif dalam penggalian PAD dan disiplin tinggi dalam empati fiskal, Kabupaten Jembrana membuktikan bahwa keterbatasan anggaran dapat dijawab dengan inovasi kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. (bp/ken)
