BANGLI, Balipolitika.com- Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta didampingi Wakil Bupati, I Wayan Diar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangli di Gedung Bukti Mukti Bhakti Kantor Bupati Bangli, Senin, 23 Februari 2026.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangli, jajaran Forkopimda Bangli, para asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMD, camat, hingga lurah dan perbekel se-Kabupaten Bangli.
Dalam laporannya, Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra menyampaikan bahwa rakor ini merupakan langkah konkret menindaklanjuti arahan Presiden RI pada 2 Februari 2026 dan Instruksi Gubernur Bali.
Terdapat enam poin krusial yang menjadi fokus utama, yakni kebersihan lingkungan, penataan reklame, penataan kabel, kemacetan, keamanan wilayah, dan pengetatan perizinan.
Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta dalam paparannya menekankan pentingnya regulasi sebagai landasan gerak.
Ia memaparkan belasan payung hukum mulai dari UU No. 18 Tahun 2008 hingga Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2025 tentang Gerakan Bersama Mengelola Sampah Mewujudkan Bangli yang Bersih, Indah, Sehat, dan Asri (Gema Bangli Bisa).
”Kondisi lingkungan kita terancam jika sampah dibuang sembarangan. Kita harus bergerak serentak melalui gotong royong rutin di tingkat banjar bersama PKK minimal sebulan sekali, serta “Jumat Bersih” bagi seluruh ASN di tiap OPD,” tegas Bupati Bangli.
Perhatian khusus juga diberikan pada Danau Batur di mana Bupati Bangli menyoroti masalah eceng gondok, perambahan hutan untuk fasilitas pariwisata, dan penurunan kualitas air.
Program aksi yang ditekankan meliputi pembersihan eceng gondok secara berkala, penuangan eco-enzym dan pemungutan sampah di pesisir danau oleh seluruh elemen ASN dan masyarakat.
Terkait polusi visual, Bupati Bangli menginstruksikan penertiban tegas terhadap spanduk, baliho, reklame dan kabel-kabel jaringan telekomunikasi serta kabel PLN yang semrawut, ilegal, rusak maupun kadaluarsa.
Adapun langkah langkah strategis dalam penertiban dengan koordinasi aktif saat pemasang iklan wajib berkoordinasi dengan Satpol PP, penyediaan zona reklame berbayar untuk PAD dan zona khusus imbauan pemerintah.
Lebih lanjut, Satpol PP Bangli bersama Seksi Trantib Kecamatan dan Linmas Desa akan melakukan pemantauan berkelanjutan dan mencabut baliho yang melanggar aturan secara cepat dan tegas.
”Keindahan Bangli adalah aset pariwisata kita. Jangan sampai kabel yang semrawut atau baliho usang merusak keselamatan publik dan citra daerah kita,” pungkas Sedana Arta. (bp/ken)
