TEHERAN, Balipolitika.com- Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan proses perdamaian dengan Amerika Serikat telah kehilangan landasan logisnya akibat pelanggaran komitmen. Pernyataan keras ini muncul setelah kesepakatan awal sepuluh poin yang bertujuan meredakan ketegangan regional justru berakhir dengan kegagalan total. “Dalam situasi seperti ini, melakukan gencatan senjata bilateral maupun negosiasi lanjutan adalah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan,” tulis Ghalibaf melalui akun media sosial resminya pada Kamis, 9 April 2026.
Pemerintah Teheran menyoroti kegagalan sekutu Amerika Serikat dalam menghentikan agresi militer yang masih berlangsung di wilayah kedaulatan Lebanon. Iran menuntut penghentian perang secara menyeluruh pada semua lini pertempuran sebagai syarat mutlak bagi keberlanjutan proses diplomasi internasional. “Amerika Serikat gagal menekan sekutu terdekatnya untuk menghentikan agresi militer terhadap kelompok perlawanan di Lebanon sesuai butir pertama proposal kami,” ujar seorang sumber diplomatik senior Iran.
Ketegangan semakin memuncak setelah pasukan pertahanan udara Iran menembak jatuh sebuah pesawat nirawak penyusup di Provinsi Fars. Insiden di sekitar kota Lar tersebut dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan wilayah udara yang sangat krusial bagi keamanan nasional Iran. “Tindakan provokatif ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap klausul larangan gangguan wilayah udara yang telah disetujui oleh kedua belah pihak,” kata Mohammad Bagher Ghalibaf dalam keterangan pers tertulisnya.
Masalah pengayaan uranium pada fasilitas nuklir menjadi poin perselisihan ketiga yang membuat meja perundingan menjadi semakin buntu. Teheran mengklaim hak pengayaan nuklir untuk tujuan damai merupakan kedaulatan teknologi yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak asing. “Pihak Washington mencoba mengingkari poin fundamental mengenai kedaulatan teknologi nuklir kami yang seharusnya menjadi dasar dalam meja perundingan nanti,” tutur pejabat tinggi Dewan Keamanan Nasional Iran saat memberikan penjelasan.
Krisis komunikasi ini berdampak langsung pada jadwal pertemuan tingkat tinggi kedua negara yang seharusnya berlangsung di Islamabad, Pakistan. Delegasi perunding kini menghadapi ketidakpastian mengenai detail teknis pengamanan jalur perdagangan strategis di kawasan perairan Selat Hormuz. “Nasib negosiasi di Pakistan sekarang sepenuhnya bergantung pada kejujuran pihak Gedung Putih dalam menghormati seluruh komitmen yang sudah dibuat,” pungkas Mohammad Bagher Ghalibaf menutup pernyataan resmi tersebut.
Juru bicara kepresidenan Amerika Serikat Karoline Leavitt membantah bahwa pihaknya telah menyepakati sepuluh poin proposal yang diajukan pihak Iran. Washington berkukuh bahwa kerangka kerja sama harus berfokus pada stabilitas distribusi energi global dan keamanan jalur kapal tanker. “Kami tetap berharap jalur Selat Hormuz segera dibuka kembali untuk memastikan stabilitas harga minyak dunia di pasar internasional tetap terjaga,” kata Leavitt memberikan tanggapan balik terhadap tudingan Teheran.
Laporan terbaru dari kantor berita Fars menyebutkan arus lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz sempat terhenti total. Pemblokiran jalur laut ini merupakan reaksi spontan atas serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel di beberapa titik strategis. Kejadian ini menambah daftar panjang hambatan logistik yang mengancam pemulihan ekonomi dunia dari krisis energi yang berkepanjangan. Pemerintah Pakistan sebagai mediator kini berupaya keras merayu kedua pihak agar tetap bersedia hadir pada pertemuan akhir pekan nanti. (BP/CHA).
