JAKARTA, Balipolitika.com- Indonesia, negara yang identik dengan tahu dan tempe, ternyata menghadapi ironi ketergantungan pangan yang memalukan. Analis Bennix menyoroti volume impor kedelai nasional pada tahun 2024 yang mencapai 2,6 juta ton. Nilai impor komoditas utama makanan rakyat ini diperkirakan mencapai Rp23 triliun, menciptakan defisit perdagangan yang signifikan.
“Hampir 90 persen tahu, tempe, dan kecap yang kita konsumsi sehari-hari merupakan barang impor, ini menghilangkan klaim identitas pangan kita,” ujar Bennix.
Produksi kedelai domestik hanya mampu menyentuh angka 320.000 ton per tahun, memperlihatkan jurang kesenjangan produksi yang sangat lebar. Bennix bahkan menyindir bahwa makanan yang dianggap khas Indonesia seringkali berbahan baku impor, seperti aneka kue yang memakai tepung terigu. Ia menuding kemunduran sektor kedelai ini bermula dari intervensi asing di masa lalu.
“Produksi kedelai nasional merosot drastis sejak tahun 1998, setelah IMF memaksa Indonesia membuka pasar dan mengimpor secara besar-besaran,” katanya.
Inefisiensi Lahan dan Prioritas Komoditas
Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini memilih fokus pada komoditas dengan volume impor terbesar sebagai skala prioritas swasembada. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil memprioritaskan padi, dan selanjutnya akan menyasar gandum. Impor gandum yang mencapai 12 juta ton memang jauh lebih besar daripada impor kedelai 2,6 juta ton.
“Kementan mengambil langkah tepat dengan membuat skala prioritas bertahap, menyelesaikan padi dulu sebelum menyentuh komoditas lain yang juga sangat tergantung impor,” jelas Bennix.
Petani kedelai lokal menghadapi inefisiensi lahan dan kekalahan kompetitif harga dengan kedelai impor Amerika. Menanam kedelai hanya menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp2 juta per hektar bagi petani. Sementara itu, lahan yang sama jauh lebih menguntungkan jika ditanami komoditas lain.
“Lahan sawah yang sama akan menghasilkan profit Rp24 juta per hektar jika ditanami jagung, menunjukkan kedelai secara ekonomis tidak menarik,” ujarnya.
Inefisiensi ini semakin diperparah dengan produktivitas rendah kedelai lokal, hanya mencapai 1,5 hingga 1,7 ton per hektar. Produktivitas tersebut jauh di bawah Amerika Serikat yang mencapai 3,8 ton per hektar karena penggunaan mekanisasi canggih. Selain itu, kedelai yang merupakan tanaman subtropis lebih sulit berproduksi optimal di iklim tropis Indonesia tanpa adanya teknologi dan bibit unggul baru.
“Harga kedelai impor yang hanya Rp7.000 per kilogram jauh lebih murah dari kedelai lokal Rp10.000, membuat petani kesulitan bersaing di pasar,” kata Bennix.
Menghadapi Ancaman Balasan Amerika Serikat
Kementan sudah menyusun rencana ambisius untuk membuka 1 juta hektar lahan kedelai guna mencapai swasembada. Rencana ini harus didukung dengan pengembangan bibit baru agar produktivitas bisa menyamai Brazil, yaitu 3 ton per hektar. Pembukaan lahan 1 juta hektar dengan produktivitas tinggi akan mencukupi kebutuhan kedelai nasional, menghapus ketergantungan impor.
“Kementan disarankan memulai uji coba 50.000 hektar terlebih dahulu, baru kemudian memperluas secara bertahap jika bibit dan metode tanam baru terbukti berhasil,” jelasnya.
Namun, keberhasilan swasembada pangan Indonesia, terutama kedelai dan gandum, akan berpotensi mengancam kepentingan Amerika Serikat sebagai produsen agrikultur utama. Bennix mengungkapkan bahwa lembaga intelijen Amerika Serikat telah memantau lonjakan permintaan kedelai di Indonesia, bahkan terkait program makan bergizi gratis. Amerika pasti akan mempertahankan pasar ekspornya yang bernilai puluhan triliun Rupiah.
“Indonesia wajib merumuskan strategi jitu untuk mencapai swasembada pangan sambil bersiap menghadapi potensi tekanan politik dan perdagangan dari negara adidaya,” tutup Bennix. (BP/CHA).
