MANGUPURA, Balipolitika.com– Dua anggota DPRD Badung dari Dapil Kuta Selatan, Made Sudira dan Made Tomy Martana Putra turut mengatensi aksi Jimbaran Metangi Ketog Semprong, Solidaritas Jaga Desa Jaga Krama yang berlangsung di Mapolsek Kuta Selatan (Kutsel), Selasa, 2 Desember 2025.
Mereka berdua hadir mendampingi krama dan terlibat dalam mediasi antar pihak terkait.
Apresiasi disampaikan kepasa Kapolresta dan Kapolsek Kutsel yang melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana.
I Made Sudira menyampaikan bahwa aksi tersebut muncul sebagai bentuk akumulasi keresahan warga atas kejadian serupa yang disebut kerap berulang di wilayah Kuta Selatan, termasuk Jimbaran.
Menurutnya, kondisi itu memunculkan kekhawatiran masyarakat karena setiap kali warga beraksi atau membela diri, mereka justru khawatir seolah-olah dipandang melakukan diskriminasi.
“Ini kejadian sudah berulang-ulang, sehingga ada akumulasi kekecewaan warga. Kita ini daerah pariwisata, kita tahu persis bagaimana menjamin keamanan dan kenyamanan. Jadi tidak ada unsur diskriminasi terhadap ras atau lainnya,” tegas Sudira.
Ia menilai momentum aksi ini penting dijadikan refleksi bersama, terutama bagi aparat penegak hukum.
Sudira menekankan bahwa penanganan kasus harus dilihat secara holistik, tidak sepotong-sepotong.
Ia mengapresiasi Kapolresta Denpasar dan Kapolsek Kutsel yang menyatakan akan memberikan jaminan keamanan bagi warga.
Sudira memaparkan, kronologi kejadian yang memicu aksi solidaritas.
Menurutnya, peristiwa bermula di Pasar Alas Kusuma ketika seorang sopir yang diduga dalam kondisi mabuk menaruh mobilnya hingga terjadi cekcok dengan warga setempat.
Dalam keributan itu, sopir tersebut disebut sempat memukul warga dengan dongkrak, sehingga menyebabkan warga mengalami luka jahit sembilan titik.
Dengan kondisi mabuk, sopir itu disebut kemudian oleng dan menabrak warga lain di Puri Gading.
Kejadian tersebut memicu reaksi spontan warga yang merasa ada korban dari pihak mereka.
Saat diperiksa, sopir itu diketahui membawa minuman keras.
“Ini harus dilihat secara terbuka. Peristiwa ini tidak timbul begitu saja. Ada rangkaian dan ada akumulasi kekecewaan. Di masyarakat sudah muncul stigma, bukan diskriminatif, bahwa setiap kejadian seperti ini pelakunya selalu orang-orang dari wilayah timur. Padahal banyak dari saudara-saudara kita di timur yang baik,” kata Sudira.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD Badung Dapil Kutsel sekaligus anggota Komisi I Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan, I Made Tomy Martana Putra.
Tomy Martana turut mengapresiasi langkah Kapolresta Denpasar yang turun langsung mendengar aspirasi krama adat Jimbaran.
Meski berasal dari Pecatu, kehadirannya diakui sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap dinamika yang terjadi di Kuta Selatan.
Ia menegaskan bahwa gerakan warga murni spontan sebagai bentuk pembelaan terhadap sesama krama adat.
“Bali ini daerah toleransi yang tinggi, kebhinekaannya sangat terjaga. Namun masalah seperti ini terus terjadi, sehingga masyarakat lokal tidak bisa lagi dibendung. Ini aksi spontan krama asli Jimbaran untuk membela saudaranya (nindihin nyama),” ujarnya.
Tomy Martana menambahkan bahwa tuntutan warga sebenarnya tidak banyak.
Yang mereka harapkan hanyalah agar dua warga Jimbaran yang ditahan dapat dibebaskan karena tindakan warga selama ini juga dipicu oleh sebab-sebab yang jelas.
“Tidak ujug-ujug warga menyerang. Ada sebab, ada akibat,” pungkasnya. (bp/ken)
