BISNIS, Balipolitika.com – Sungguh ironi, Bali selama ini setor devisa ke pusat hingga ratusan triliun, namun apa yang Bali dapat selama ini?
Sementara sekarang Bali full sesak, dan berperang dengan sampah, aksi kriminal hingga alih fungsi lahan gila-gilaan. Lalu ini salah siapa?
Sekjen PHRI Bali, Perry Markus, tak menampik dampak pariwisata ke ekonomi sangat besar. Namun ia juga tak menutup mata dengan maraknya alih fungsi lahan dan bule nakal yang buat onar di Bali.
Bahkan belakangan, ada bule yang investasi bodong di Bali. Sewa villa lalu ia jajakan kepada sesama WNA dengan harga jauh melambung tinggi.
Kemudian masalah lain, seperti puluhan ribu akomodasi yang menjajakan Bali di online, tetapi yang terdaftar di PHRI hanya 300 ratusan lebih. Pantas saja bule banyak tapi okupansi tidak naik.
Mereka ternyata menginap di akomodasi bodong, yang banyak mengatasnamakan rumah mewah tapi ternyata menerima turis menginap di dalamnya. Ini jelas merugikan banyak pihak.
Merugikan sesama industri akomodasi makan dan minum, merugikan pemerintah karena tidak setor pajak. Merugikan WNA jika terjadi apa-apa, dan merugikan Bali karena akhirnya menyumbang kemacetan, sampah, limbah dan lain sebagainya.
Untuk itu, PHRI Bali meminta pemerintah dan stakeholder agar memikirkan hal ini. Mencari solusi jangka panjang, terkait perizinan, dan penyeleksian WNA masuk ke Bali.
Sebab jika tidak, Bali hanya akan menjadi ladang basah bagi investor nakal, sementara tidak ada dampak signifikan bagi masyarakatnya.
Masalah lain sejak dahulu kala adalah, Bali seperti menjadi “sapi perah” pariwisata nasional. Bayangkan saja menurut data yang Gubernur Koster paparkan, hingga Oktober 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 5,7 juta orang, dan perkiraan menembus 7 juta orang pada akhir tahun.
Tahun sebelumnya, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan dengan devisa pariwisata mencapai Rp167 triliun, atau 53 persen dari total devisa Pariwisata nasional yang mencapai Rp312 triliun. Tapi feed back balik ke Bali rasanya belum sepadan dengan apa yang Bali setorkan ke pusat.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan hal ini saat menerima Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Bali, Kamis (23/10/2025), di Gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar.
Kunjungan bertema “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” itu menyoroti peran strategis Bali sebagai ujung tombak diplomasi pariwisata Indonesia dan penyumbang devisa terbesar bagi negara.
Dalam kesempatan ini, BKSAP DPR RI meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk Bali. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kekhususan Bali, termasuk keberlanjutan regulasi yang melindungi nilai-nilai budaya dan lingkungan Pulau Dewata.
“Secara umum, kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan peraturan yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya. Bali bukan hanya indah, tapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” ujar Mardani.
Anggota BKSAP dan juga Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yosiana, menambahkan bahwa Bali perlu mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat mengingat kontribusinya terhadap devisa nasional.
“Faktanya, sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Namun, investasi asing justru sering menyulitkan masyarakat lokal. Kami ingin arah pariwisata Bali ke depan benar-benar sustainable dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam paparannya menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan budaya serta lingkungan di Bali.
“Bali kecil, tapi ‘khasiat’nya besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Namun infrastruktur ke daerah wisata seperti Bali justru kurang mendapat perhatian. Kami mohon timbal balik yang sepadan, bukan lebih,” tegas Koster di hadapan Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dan anggota lain yang hadir.
“Spending money wisatawan di Bali jauh di atas rata-rata nasional, mencapai 1.630 dolar AS per wisatawan. Ini menunjukkan keunggulan Bali sebagai destinasi premium dunia,” tambahnya.
Namun, Koster menyoroti tantangan yang masih Bali hadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga ketimpangan fiskal antara kontribusi Bali dengan alokasi anggaran pusat.
“Kalau tidak ada infrastruktur memadai, daya saing Bali bisa turun dan kalah dengan Malaysia atau Thailand. Karena itu kami terus membenahi transportasi dan pengolahan sampah, termasuk membangun waste to energy,” jelasnya.
Selain ekonomi, Gubernur Koster juga menegaskan arah pembangunan Bali yang berlandaskan tiga pilar utama: alam, manusia, dan budaya. Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, pemerintah daerah mendorong transformasi menuju pertanian organik, energi bersih, industri lokal berdaya saing, serta pariwisata berbasis budaya dan lingkungan.
“Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Kalau budaya dijaga, pariwisata akan datang dengan sendirinya. Kami ingin pembangunan Bali satu pulau, satu pola, satu tata kelola,” ujar Koster.
Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menekankan pentingnya perhatian DPR RI terhadap pembangunan berkelanjutan di Bali.
“Bali tidak perlu promosi besar-besaran, tapi perlu branding yang menonjolkan kelestarian lingkungan dan budaya. Isu sustainability harus jadi wajah utama pariwisata Bali,” katanya.
Kunjungan BKSAP DPR RI ini harapannya, memperkuat posisi Bali dalam diplomasi budaya dan ekonomi global, sekaligus membuka ruang sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Pulau Dewata bukan hanya sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga simbol harmoni antara alam, manusia, dan budaya.(BP/OKA)
