DENPASAR, Balipolitika.com– Dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, S.H., dewan secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 dan ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 dengan agenda Pendapat Akhir Gubernur tentang Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dan Sambutan Gubernur Bali tentang Penyampaian Raperda Provinsi Bali tentang Bale Kertha Adhyaksa di Desa Adat, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu, 6 Agustus 2025.
Koordinator pembahas Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, Gede Kusuma Putra mengatakan setelah menjalani proses pembahasan intensif selama 29 hari sejak 9 Juli 2025, DPRD Bali menyampaikan pendapat akhir dan rekomendasi terhadap rancangan tersebut.
Secara garis besar, perubahan APBD ini mencerminkan peningkatan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dengan strategi pembiayaan yang lebih efisien.
Dalam perubahan ini, ia melanjutkan target pendapatan daerah meningkat menjadi Rp6,656 triliun, naik Rp628,5 miliar dari anggaran induk.
Sementara belanja daerah juga naik menjadi Rp7,408 triliun, meningkat Rp581,1 miliar dari sebelumnya.
Defisit anggaran diperkecil dari Rp799,6 miliar menjadi Rp752,3 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp222,3 miliar, termasuk pinjaman daerah sebesar Rp530,1 miliar.
Komposisi belanja mencakup: 1) Belanja Operasi Rp5,044 triliun, 2) Belanja Modal Rp964,2 miliar, 3) Belanja Tak Terduga Rp55,4 miliar, dan 4) Belanja Transfer Rp1,344 triliun.
Dalam sidang paripurna, DPRD Provinsi Bali juga menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, yakni optimalisasi potensi pendapatan daerah.
DPRD Bali mendorong realisasi pendapatan dari kawasan strategis seperti Pusat Kebudayaan Bali dan Nusa Dua, serta pengelolaan aset tetap berupa tanah yang belum tergarap maksimal, pelaksanaan Perda Strategis
Dua Perda penting, yaitu Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Kontribusi Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan serta Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dinilai belum memberi kontribusi nyata.
DPRD Bali meminta Pemprov Bali segera mengimplementasikannya secara efektif program bedah rumah menanggapi masih banyaknya rumah tidak layak huni di pedesaan.
DPRD Bali merekomendasikan agar pada tahun anggaran 2026 dimulai program bedah rumah secara bertahap selama 4-5 tahun ke depan.
DPRD Bali menegaskan komitmennya bersama Pemprov Bali dalam menyukseskan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui tata kelola anggaran yang partisipatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada momentum yang sama, Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Bale Kertha Adhyaksa di Desa Adat.
Raperda ini diusulkan sebagai upaya menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih humanistik, berbasis keadilan restoratif dan nilai-nilai kearifan lokal.
Koster menyatakan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia selama ini masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan keadilan retributif dan belum sepenuhnya memberikan ruang yang cukup bagi nilai-nilai hukum adat dan keadilan sosial masyarakat.
“Penerapan hukum dan penegakan keadilan adalah dua hal yang belum sepenuhnya berjalan paralel. Hukum adat yang sebenarnya telah diakui dalam konstitusi, masih belum menjadi bagian yang signifikan dalam sistem hukum nasional,” tegasnya.
Bale Kertha Adhyaksa dilanjutkannya, dirancang sebagai forum musyawarah di tingkat desa adat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa adat, perkara pidana ringan, dan konflik sosial secara damai melalui pendekatan restoratif.
Model ini mengedepankan pemulihan hubungan antar pihak, tanpa harus melalui jalur peradilan formal yang sering kali menyisakan konflik berkepanjangan.
“Forum ini adalah ruang dialog antar warga. Sebuah lembaga yang lahir dari integrasi hukum nasional dan hukum adat, di mana mediasi, musyawarah, dan kedamaian menjadi solusi utama dalam menyelesaikan perkara,” tambah Koster.
Untuk itu, ia pun berharap dukungan DPRD terhadap Raperda ini.
“Apalagi Bali menjadi Provinsi Pertama yang benar-benar mengakui Desa Adat secara hukum melalui UU No. 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Ini menjadi langkah konkrit kita melindungi Desa Adat di Bali,” tandasnya. (bp/ken)
