JAKARTA, Balipolitika.com- Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd untuk membahas solusi terkait kekurangan tenaga guru di Kota Denpasar.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Dalam audiensi tersebut, Jaya Negara didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, serta Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikpora Denpasar, Ni Made Ayu Agustini.
Jaya Negara menjelaskan bahwa Kota Denpasar saat ini mengalami kekurangan tenaga guru sebanyak 317 orang.
Pada tahun 2024, Pemkot Denpasar membuka 432 formasi PPPK Guru, sebagian besar telah diisi melalui seleksi tahap 1 dan tahap 2.
Tahap 1 diisi oleh tenaga non-ASN guru yang sebelumnya bekerja di sekolah negeri yang statusnya diubah menjadi ASN PPPK.
“Namun, kebutuhan guru masih belum terpenuhi sepenuhnya karena beberapa faktor, yakni pada tahun 2025, sebanyak 101 guru akan memasuki masa pensiun. Di samping itu, sebanyak 184 guru dibutuhkan, terdiri dari guru Bahasa Bali dan guru pengganti pensiun,” ujar Jaya Negara.
Jaya Negara juga menegaskan bahwa Pemkot Denpasar berkomitmen untuk mencari solusi berkelanjutan.
Saat ini, kolaborasi dengan Komite Sekolah dilakukan sebagai langkah sementara untuk mengisi kekosongan guru, meskipun solusi permanen sangat diperlukan agar tidak membebani masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, sehingga kekurangan tenaga pendidik dapat segera teratasi dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat semakin optimal,” ungkap Jaya Negara,
Merespons pernyataan Wali Kota Denpasar, Dirjen GTK, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkot Denpasar dalam menjaga kualitas pendidikan.
“Kota Denpasar menjadi salah satu contoh daerah yang berupaya keras mengatasi kekurangan guru. Kami akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi yang konkret,” ujar Prof. Nunuk. (bp/ken)
