TUNTUTAN: Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) saat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Bali, Senin, 6 Januari 2025. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com- Mengutip tuntutan massa Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) dalam gelaran aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, menyebut masifnya keberadaan mobil plat (no pol) luar Bali sebagai transportasi online saat ini, secara tidak langsung telah menguliti atau merampok sumber pendapatan driver lokal di Bali.
“Masyarakat Bali dituntut kewajiban ritual tapi hak kita dirampok, diambil kaum kapitalis, sejak datangnya taksi online dan sopir luar Bali,” ungkap Made Darmayasa, Senin, 6 Januari 2025.
Diungkapkan langsung koordinator aksi, I Made Darmayasa, lebih lanjut menyampaikan bahwa kondisi Bali saat ini sedang tidak baik-baik saja, pasca Covid-19 driver lokal Bali mulai banyak yang kehilangan sumber penghasilan, keberadaan orang luar Bali yang bebas menjadi sopir di Bali tak khayal telah menggerogoti kearifan lokal yang dimiliki para driver asli Bali.
“Aksi ini dilakukan untuk menuntut keadilan pemerintah mengingat situasi dan keadaan pariwisata Bali sedang tidak baik-baik saja terutama di sisi transportasi,” lanjutnya.
Beranjak dari hal tersebut, pihaknya bersama sejumlah rekan-rekan driver lain di FPDPB menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk segera mengambil sikap, menuntut beberapa hal yakni:
1. Melakukan pembatasan kuota mobil taxi online Bali
2. Menertibkan dan menata ulang keberadaan Vendor-vendor Angkutan Sewa Khusus di Bali termasuk juga rental mobil dan motor
3. Membuat Standarisasi Tarif untuk Angkutan Sewa Khusus
4. Melakukan pembatasan rekrutmen driver hanya KTP Bali
5. Mewajibkan Mobil Pariwisata ber-nopol Bali (Plat DK) dan juga memasang identitas yang jelas di kendaraan.
6. Melakukan Standarisasi pada Driver Pariwisata yang berasal dari luar Bali.
“Membuat Standarisasi dan perbedaan tarif untuk angkutan sewa khusus terutama untuk zona pariwisata di Bali. Menuntut pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap taksi online atau vendor yang memakai plat palsu atau double plat dan ketidakjelasan identitas driver,” bebernya.
Sementara menyambut tuntutan massa yang hadir, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terkait polemik yang terjadi.
Pihaknya juga akan melakukan kajian terkait sejumlah tuntutan massa dari FPDPB, mencari solusi terbaik agar permasalahan yang terjadi bisa segera tuntas sesuai harapan seluruh rekan-rekan driver lokal Bali.
“Kita akan tindak lanjuti, kita akan koordinasi dengan Pemprov nanti. Tapi yang terpenting yang urgent (mendesak, red) ini adalah komunikasi, agar tidak rekan-rekan driver ini mengambil tindakan sendiri. Ini yang perlu kita pikirkan agar tidak terjadi gesekan di lapangan,” singkatnya, usai audensi dengan massa. (bp/gk)
