TABANAN, Balipolitika.com- Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa memerintahkan Komisi IV untuk segera memanggil jajaran manajemen RSUD Tabanan dalam Rapat Dengar Pendapat. Perintah tegas ini muncul setelah rekaman suara dokter senior mengenai kekosongan stok obat esensial viral di tengah masyarakat Bali. Legislator menekankan bahwa persoalan administrasi internal tidak boleh mengorbankan hak pasien untuk mendapatkan perawatan medis yang layak.
“Kami memerintahkan Komisi IV untuk duduk bersama pihak rumah sakit guna membahas persoalan ini dan melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh,” tegas Arnawa usai rapat Paripurna, Rabu, 11 Maret 2026.
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti tata kelola keuangan internal yang diduga menjadi akar masalah kemacetan pasokan obat dari vendor farmasi. Arnawa meminta jajaran direksi berhenti melakukan aktivitas seremonial yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di rumah sakit. Manajemen harus memastikan sistem pengadaan barang berjalan sesuai aturan medis tanpa terganggu oleh kendala birokrasi yang berbelit.
“Jangan hanya sebatas ikut sana ikut sini, lalu hormat sana hormat sini tapi kerjaan utama sebagai pelayan masyarakat justru terbengkalai,” ungkap Arnawa dengan nada bicara sangat ketat.
Kelangkaan obat jenis Citicoline memaksa keluarga pasien merogoh kocek pribadi untuk membeli obat di apotek luar meskipun memiliki kartu jaminan. Kondisi finansial rumah sakit yang terbebani utang besar kepada pihak ketiga diduga kuat memicu penghentian distribusi obat-obatan penting tersebut. Dewan menilai direksi rumah sakit gagal mengantisipasi krisis stok sehingga menurunkan standar pelayanan kesehatan pemerintah daerah secara signifikan.
“Apa pun alasannya tetap bisa disampaikan, namun yang terpenting adalah bagaimana direksi mampu mempersiapkan diri dan memperbarui kinerja mereka,” tambah Arnawa menjelaskan posisi legislatif.
Wakil Ketua DPRD Tabanan I Putu Gede Juliastrawan turut menyesalkan buruknya pengelolaan manajemen yang berpotensi membahayakan nyawa para pasien rumah sakit. Politisi Partai Gerindra tersebut mendesak pemerintah kabupaten segera melakukan audit transparan terhadap sistem tender dan pengadaan barang di RSUD. Ia menilai alasan penyesuaian administrasi tidak masuk akal untuk membenarkan ketiadaan obat-obatan krusial di fasilitas kesehatan milik daerah.
“Saya selaku Wakil Ketua juga sangat menyesalkan atas apa yang terjadi dalam manajemen rumah sakit Tabanan apalagi sampai tidak ada obat,” tandas Juliastrawan.
Sekretaris Fraksi Gerindra Wayan Wiryadana melaporkan banyak keluhan masyarakat yang merasa terbebani oleh biaya mandiri akibat kegagalan stok rumah sakit. Fraksi Gerindra mempertanyakan efektivitas Dinas Kesehatan dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa agar tetap akuntabel serta tepat waktu. Ketersediaan obat merupakan aspek paling vital yang tidak boleh terhenti hanya karena masalah teknis anggaran atau lambatnya proses tender.
“Hal ini menyebabkan pasien atau keluarga pasien harus membeli obat di apotek luar dengan biaya mandiri yang sangat memberatkan,” tutur Wayan Wiryadana.
Manajemen RSUD Tabanan kini berada di bawah tekanan besar untuk segera menyelesaikan kewajiban finansial mereka kepada seluruh vendor farmasi terkait. Publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk membenahi birokrasi rumah sakit agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Fokus utama saat ini adalah memastikan setiap warga Tabanan mendapatkan pelayanan kesehatan prima tanpa hambatan ketersediaan obat-obatan esensial.
“Kekosongan obat dianggap sebagai penurunan kualitas pelayanan publik yang harus segera dibenahi oleh pihak manajemen rumah sakit pemerintah,” tegas Wiryadana. (BP/CHA).
