HERD IMMUNITY: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pantau vaksinasi pegawai Kementerian PPN/Bappenas.
JAKARTA, BaliPolitika.Com- Sebagai bagian dari Tahap Kedua Vaksinasi Covid-19 dengan target Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian PPN/Bappenas menggelar kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk 2.566 pegawai yang diselenggarakan Senin-Jumat, 22-26 Februari 2021.
Selain pelaksanaan protokol kesehatan, vaksinasi tersebut menjadi upaya perlindungan bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang tengah berinteraksi dengan perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.
“Vaksinasi ini dalam rangka mencapai herd immunity dan bila tidak ada aral melintang, selama 15 bulan ke depan, Indonesia akan mencapai herd immunity di Maret 2022 karena berdasarkan jumlah vaksin, tersedia untuk disuntikan ke hampir 182 juta penduduk Indonesia di atas usia 18 tahun dan dengan tambahan sekitar 15 persen cadangan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (22/2).
Pemberian vaksin Sinovac yang dilakukan tenaga kesehatan (nakes) profesional ini didukung oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Selain Kemenkes, dukungan juga diberikan Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta dan Tanjung Priok, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Puskesmas Menteng, serta beberapa rumah sakit seperti RSU Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, RS Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono dan RS Jantung Harapan Kita yang mengirimkan Tim Vaksinator dan menyiapkan Emergency Response Team. Berkat kerja sama ini, vaksinasi dapat dilakukan dengan cepat, mencapai target vaksinasi untuk 500 pegawai dalam waktu satu hari.
“Pelayan publik termasuk ASN ataupun pejabat di Bappenas, karena langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga jadi sasaran yang harus dilakukan penyuntikan segera. Ke depan, vaksin bukan satu-satunya, protokol kesehatan juga tetap dijalankan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal P2P dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes.
Menteri Suharso menegaskan vaksinasi Covid-19, selain menjadi game changer untuk mendorong laju penurunan kasus dan mencapai herd immunity, sekaligus sebagai strategi implementasi RKP 2021 yang mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.
“PDB kita 57 persen itu adalah konsumsi rumah tangga yang kalau pertumbuhannya bagus, maka pertumbuhan ekonomi juga bagus. Saat ini rumah tangga terganggu akibat mobilitas terbatas karena Covid-19,” ungkap Menteri Suharso.
“Untuk itu, kita pastikan upaya penanganan Covid-19 sejalan dengan langkah pemulihan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya kita untuk mengadakan vaksin buatan Indonesia juga mudah-mudahan bisa segera terwujud, kita sudah pengalaman memproduksi vaksin massal BCG, polio kelas dunia, jadi tidak perlu kita meragukan vaksin buatan dalam negeri,” terang Menteri Suharso.
Selain untuk ASN dan pelayan publik lainnya serta para lanjut usia berumur di atas 60 tahun, vaksinasi tahap kedua juga diprioritaskan untuk kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga rentan Covid-19 seperti pedagang pasar, pendidik, tokoh agama dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat, pemerintah, petugas keamanan, petugas pariwisata, pekerja transportasi publik, atlet, serta wartawan dan pekerja media.
Dalam pelaksanaannya, vaksinasi dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan rekomendasi World Health Organization, yakni penerima vaksin pertama adalah sumber daya manusia kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per 21 Februari 2021 menunjukkan Tahap Satu Vaksinasi Covid-19 sudah mencapai 83,60 persen atau 1.227.918 nakes dari target 1.468.764 nakes.
Kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk 2.566 pegawai tersebut akan ditindaklanjuti dengan vaksinasi kedua pada 8-12 Maret 2021 mendatang atau 14 hari sejak vaksinasi pertama. Sejak awal pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu, Kementerian PPN/Bappenas memastikan tertibnya protokol kesehatan antara lain dengan memasang sekat meja kerja, menyediakan disinfektan ruangan, memasang berbagai peralatan bebas sentuh (touchless) seperti keran air, urinoir dan sabun tangan.
Kementerian PPN/Bappenas juga memberikan bantuan isolasi mandiri dan tracing dengan memfasilitasi PCR Swab Test kepada tiap pegawai yang positif Covid-19 tanpa gejala. Bappenas juga sudah punya aplikasi Integrated Digital Workspace atau IDW yang sudah di-launching Presiden RI pada Januari 2020.
“Dengan adanya IDW ini, Bappenas tetap bekerja maksimal dengan pembagian WFH dan WFO sesuai peraturan yang berlaku. Itu adalah upaya bersama untuk menekan pertambahan jumlah kasus di Indonesia,” pungkas Menteri Suharso. (bp/a)
