DENPASAR, Balipolitika.com- Pemerintah Provinsi Bali tengah berupaya keras mengatasi berbagai persoalan ekosistem di Bali, terutama terkait sampah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam acara Green Infrastructure Initiative Waste Clean Up di Batu Lumbang Mangrove Bali, Senin, 13 Oktober 2025.
“Selama ini sampah hanya ditumpuk, diangkut, dan dibuang, sehingga menimbulkan gunungan sampah seperti di Suwung,” ujar Koster.
Ia tidak menampik bahwa pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem menjadi salah satu persoalan krusial yang tengah dihadapi Bali.
Hal tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari dampak pariwisata yang selain mendongkrak perekonomian juga memberikan tekanan terhadap keseimbangan alam dan lingkungan.
Terkait persoalan sampah, Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tengah menggencarkan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) mulai dari tingkat rumah tangga hingga desa dan desa adat.
“Khusus untuk daerah perkotaan dan kawasan industri pariwisata yang tidak sepenuhnya bisa menggunakan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber, kami telah mendapat arahan dari pemerintah pusat untuk memanfaatkan teknologi dalam mengolah sampah menjadi energi,” imbuhnya.
Koster menambahkan, Pemprov Bali juga telah menyiapkan berbagai persyaratan yang diminta pemerintah pusat, mulai dari penyiapan lahan seluas minimal 5 hektare, memastikan kapasitas produksi sampah minimal 1.000 ton per hari, hingga menyiapkan regulasi di tingkat daerah.
Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Buleleng, itu juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, atas dukungannya dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan, termasuk pelestarian hutan mangrove di Bali.
“Kami juga berharap, dalam kapasitas Bapak sebagai Menko Infrastruktur, selain persoalan sampah, kemacetan juga menjadi perhatian utama kami di Bali. Karena itu, kami mohon dukungan Bapak Menko untuk mendorong pengembangan infrastruktur di Provinsi Bali, khususnya untuk menunjang sektor pariwisata,” jelas Koster.
Sebagaimana diketahui, Pulau Dewata yang hanya seluas 5.780 km² kini kian sumpek karena kendaraan baru dan bekas berjubel setiap hari masuk Bali.
Faktanya, jumlah kendaraan di Bali jauh lebih banyak daripada jumlah penduduknya, namun tak kunjung dibatasi oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga kondisi sumpek dan macet tak terhindarkan.
Pada tahun 2024, total kendaraan di Bali mencapai sekitar 5,28 juta unit, sementara jumlah penduduknya tercatat sekitar 4,46 juta jiwa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Bali selalu menjadi daya ungkit sektor pariwisata yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional sekaligus membawa reputasi positif bagi Indonesia di mata dunia.
Oleh sebab itu, kelestarian alam dan lingkungan Bali harus dijaga dengan segala daya dan upaya.
“Terima kasih, Bapak Gubernur, beberapa waktu lalu sudah datang ke Jakarta ke kantor saya untuk menyampaikan tiga isu utama di Bali, yaitu isu tata ruang, kemacetan, dan sampah,” ujarnya.
AHY menjelaskan, penataan ruang yang disalahgunakan atau diabaikan dapat menimbulkan dampak serius, seperti bencana banjir yang beberapa waktu lalu melanda Bali.
Hal yang sama juga berlaku untuk persoalan kemacetan dan sampah di mana AHY menilai peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang ke Bali memberikan manfaat ekonomi, namun juga dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan.
“Ada paradoks yang terjadi. Semakin banyak wisatawan domestik dan mancanegara memang membawa manfaat ekonomi, tapi pada saat yang bersamaan kita tidak boleh membiarkan eksploitasi terhadap Bali, sekalipun atas nama pariwisata,” jelas AHY.
Ia sependapat bahwa penanganan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari tingkat rumah tangga hingga industri.
Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu duduk bersama untuk merumuskan solusi yang permanen dan berkelanjutan.
AHY menegaskan, ia akan terus mengawal penyelesaian permasalahan tata ruang, sampah, dan kemacetan di Bali agar menemukan solusi terbaik. (bp/ken)
