PRIHATIN: MUNAS BMPS XII di Jakarta. (Sumber: Gung Kris)
JAKARTA, Balipolitika.com – Perhelatan akbar Musyawarah Nasional (Munas) XII Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) resmi dibuka hari ini, Senin, 24 November 2025.
Di tengah hiruk pikuk konsolidasi nasional yayasan pendidikan swasta se-Indonesia, delegasi dari Provinsi Bali dipimpin ketua umum BMPS Provinsi Bali, Gde Ngurah Ambara Putra, S.H., hadir dengan membawa misi krusial dan mendesak: menyuarakan “alarm bahaya” atas krisis eksistensi yang tengah dihadapi sekolah-sekolah swasta di Pulau Dewata.
Momentum pembukaan Munas ini dimanfaatkan oleh BMPS Provinsi Bali untuk membuka mata para pemangku kepentingan nasional bahwa ekosistem pendidikan di daerah sedang tidak baik-baik saja. Bali menyoroti adanya distorsi kebijakan yang serius di tingkat daerah, di mana sekolah swasta—yang notabene adalah aset sejarah dan mitra pemerintah dalam mencerdaskan bangsa—kini terpinggirkan secara sistematis.
Akar Masalah di Bali: Ekspansi Negeri yang Tak Terkendali. Delegasi Bali mengungkapkan fakta pahit di lapangan. Sekolah-sekolah swasta di Bali, yang memiliki fasilitas unggul dan guru-guru praktisi berkualitas, kini mengalami krisis murid yang parah.
Hal ini bukan disebabkan karena sekolah swasta berhenti berinovasi, melainkan akibat gempuran kebijakan Pemerintah Daerah yang terus membangun unit sekolah negeri baru secara agresif tanpa kajian kebutuhan riil, bahkan di zona-zona yang sudah jenuh.
“Kami di Bali sedang menghadapi situasi yang kami sebut sebagai ‘distorsi ekosistem pendidikan’. Pemerintah daerah membangun sekolah negeri baru berdekatan dengan sekolah swasta yang sudah ada, bahkan berdekatan dengan sekolah negeri lain. Akibatnya terjadi over-supply bangku,” ungkap Ambara Putra di sela-sela acara pembukaan.
Data pahit tahun 2022 menunjukkan sebanyak 27 sekolah swasta setingkat SMA di Bali terpaksa tutup. Fenomena ini adalah dampak langsung dari persaingan yang tidak setara antara sekolah negeri berlabel “gratis” (full subsidi) melawan sekolah swasta yang harus berbayar untuk operasional mandiri.
Menepis Narasi “Kurang Inovasi” Dalam Munas ini, BMPS Bali juga secara tegas menepis narasi klise yang sering dilontarkan pemerintah daerah bahwa sekolah swasta sepi peminat karena “kurang berinovasi”.
“Meminta sekolah swasta bersaing lewat inovasi melawan sekolah negeri yang ‘gratis’, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit saat ini, adalah permintaan yang tidak realistis. Bagi sebagian besar masyarakat, label ‘gratis’ seringkali mengalahkan inovasi berbayar. Ini bukan kompetisi kualitas, ini kompetisi harga yang di distorsi oleh subsidi negara yang tidak tepat sasaran,” tegas Ngurah Ambara.
Harapan Bali di Munas XII: Moratorium dan Keadilan Di hadapan forum nasional ini, BMPS Provinsi Bali menaruh harapan besar agar Munas XII melahirkan rekomendasi yang kuat dan mengikat kepada Pemerintah Pusat untuk menertibkan kebijakan di daerah.
Harapan konkret BMPS Bali adalah mendesak adanya moratorium (penghentian sementara) pendirian unit sekolah negeri baru di wilayah-wilayah yang kuota siswanya sudah mampu ditampung oleh sekolah swasta.
Selain itu, Bali juga menuntut penegakan aturan yang tegas terkait batas maksimal jumlah Rombongan Belajar (Rombel) di sekolah negeri yang selama ini kerap dilanggar dengan dalih otonomi.
“Kami berharap Munas ini menjadi titik balik. Negara harus hadir menyelamatkan sekolah swasta sebagai mitranya, bukan justru membiarkannya mati perlahan akibat kebijakan yang tidak berkeadilan. Menyelamatkan sekolah swasta adalah menyelamatkan keberagaman dan kualitas pendidikan bangsa,” pungkas Ambara Putra. (bp)
