TIDAK MULUK-MULUK: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Provinsi Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto.
DENPASAR, Balipolitika.com- Baru-baru ini beredar sebuah video yang menunjukkan seorang netizen mengkritik dan menghujat baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjanjikan BPJS gratis jika memenangkan Pemilu Serentak 2024, 14 Februari 2024 mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Provinsi Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto mengatakan hujatan itu terjadi karena memang sedikit pemimpin di Indonesia yang memiliki political will atau kemauan politik berpihak total membuat kebijakan untuk rakyat kecil.
Khusus di Provinsi Bali, Jero Ong- sapaan akrab I Nengah Yasa Adi Susanto- mengatakan political will BPJS gratis diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang dipimpin oleh Bupati I Nyoman Giri Prasta.
“Ini harus dilakukan karena menyangkut keselamatan warga indonesia. Di lapangan banyak kita temui warga yang tidak bisa membayar iuran BPJS. Tidak semua jenis penyakit tercover BPJS.
DPP PSI mengampanyekan PSI menang BPJS gratis sama sekali tidak muluk-muluk. Ini sudah berdasarkan kajian demi kajian. Yang penting ada political will dari pemerintah. Lolos ke Senayan di Pemilu 2024 PSI akan menjadi panglima unutk mengajak fraksi lain memperjuangkan BPJS gratis. Ini tidak muluk-muluk, kesehatan dijamin oleh konstitusi dan UUD 1945,” jelas Jero Ong ditemui di bilangan Denpasar, Senin, 31 Juli 2023.
Politisi yang di Pileg 2024 akan bertarung memperebutkan hati masyarakat di Kota Denpasar menuju kursi DPRD Bali itu menekankan BPJS gratis penting diperjuangkan karena tidak semua masyarakat Indonesia mempunyai finansial bagus.
Bahkan karena BPJS tidak gratis, banyak masyarakat yang meninggal dunia karena tidak tidak memiliki biaya berobat.
Seperti apa eksekusinya? Jero Ong menjabarkan selama ini negara mengcover Rp100 sekian triliun lebih iuran BPJS.
“Bagaimana mencari dana jika iuran BPJS gratis? Jero Ong menyebut bisa dengan menaikkan pajak PPN atau mencari mata anggaran lain untuk mengcover bpjs. Intinya hal ini akan terwujud sepanjang pemerintah dan legislatif mau memperjuangkannya.
“Dari mana anggaran yang bisa diambil sudah dilakukan kajiannya. Intinya sepanjang diperjuangkan oleh seluruh parpol di Senayan. Program ini harus diutamakan karena menyangkut kesehatan masyarakat. Kalau sehat tentu masyarakat bisa bekerja lebih baik dan tidak khawatir alias was was kalau sakit. Ini akan membuat masyarakat produktif sehingga penghasilan daerah meningkat,” urainya.
Disinggung soal keluhan masyarakat selama ini yang merasa mendapatkan pelayanan kurang baik padahal bayar iuran BPJS, Jero Ong mengatakan ini merupakan pekerjaan rumah bersama untuk mengedukasi masyarakat sekaligus dari segi penyelenggara pelayanan kesehatan lebih meningkatkan servis kepada masyarakat.
Jero Ong menggarisbawahi bukti nyata BPJS kesehatan gratis sudah diterapkan oleh Pemkan Badung di bawah kepemimpinan Bupati I Nyoman Giri Prasta.
“Saya menyaksikan sendiri bagaimana tidak semua masyarakat tercover BPJS-nya. Mari lihat Pemkab Badung, kenapa Bupati Badung I Nyoman Giri PRasta lewat program KBS bisa menggratiskan BPJS? ini patut ditiru. Tempat lain yang punya PAD besar belum tentu mau melakukan hal yang sama,” urainya. (bp)
