JAKARTA, Balipolitika.com- Ambisi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional hingga angka delapan persen kini menemui jalan terjal. Sektor perbankan tanah air justru lebih memilih memarkir dana jumbo mereka pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Data terbaru per November 2025 menunjukkan angka penempatan dana tersebut telah menembus rekor fantastis senilai 618 triliun rupiah.
“Kondisi ini sangat ironis karena dana pajak rakyat justru kembali terserap ke bank sentral tanpa menyentuh sektor riil,” ujar analis Bennix.
Fenomena ini melahirkan istilah “banker malas” karena lembaga keuangan enggan menyalurkan pembiayaan produktif kepada para pelaku usaha menengah. Mereka lebih menikmati imbal hasil aman sekitar 4,7 persen dari Bank Indonesia daripada menanggung risiko kredit macet. Akibatnya, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kekeringan likuiditas yang sangat parah di tingkat akar rumput.
“Bank lebih memilih duduk manis memanen bunga dari negara daripada bekerja keras menganalisis kredit modal kerja bagi pengusaha lokal,” ucapnya.
Kelangkaan uang beredar di tengah masyarakat memicu terjadinya fenomena crowding out yang mencekik pertumbuhan bisnis berskala kecil. Suku bunga kredit tetap bertahan pada level tinggi karena perbankan tidak memiliki motivasi kuat untuk bersaing menyalurkan dana. Transformasi ekonomi nasional terhambat secara struktural akibat macetnya aliran modal menuju sektor manufaktur dan jasa yang produktif.
“Kekeringan likuiditas di pasar akan membuat target kesejahteraan rakyat yang Prabowo janjikan hanyalah menjadi isapan jempol semata,” tegas analis tersebut.
Ketidaksinkronan Kebijakan Moneter dengan Visi Pemerintah Eksekutif
Pemerintah melalui Menteri Purbaya Sadewa sebenarnya telah berupaya keras memicu denyut nadi ekonomi melalui berbagai intervensi belanja fiskal. Purbaya telah memindahkan dana pemerintah sebesar 276 triliun rupiah ke bank-bank Himbara guna merangsang penyaluran kredit murah. Namun, dana segar tersebut justru segera “disedot” kembali oleh perbankan untuk membeli Surat Berharga Negara serta instrumen moneter lainnya. “Langkah pemerintah memberikan stimulus fiskal menjadi sia-sia karena bank sentral terus menjaga suku bunga pada level yang sangat tinggi,” tuturnya.
Bank Indonesia dinilai terlalu konservatif karena menahan suku bunga acuan atau BI Rate pada posisi 4,75 persen. Kebijakan moneter yang ketat ini dianggap tidak sejalan dengan visi agresif pemerintah yang ingin memacu pertumbuhan ekonomi cepat. Ketidaksinkronan antara otoritas fiskal dan moneter menciptakan ketidakpastian bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. “Presiden Prabowo sedang dikerjakan habis-habisan oleh kebijakan independen bank sentral yang tidak mendukung percepatan pembangunan nasional kita sendiri,” jelas Bennix.
Ketidakpatuhan institusi moneter terhadap visi strategis negara memaksa para pelaku usaha untuk berjuang sendirian menghadapi beban bunga. Sektor properti dan otomotif yang sangat sensitif terhadap suku bunga kini mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang sangat mengkhawatirkan. Tanpa adanya sinkronisasi kebijakan, Indonesia akan terus terjebak dalam jebakan pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada angka lima persen.
“Negara membutuhkan bank sentral yang setia pada tujuan nasional bukan sekadar mengejar stabilitas semu yang justru menghambat kemajuan,” imbuhnya.
Belajar dari Kesuksesan Strategi Ekonomi Vietnam dan China
Indonesia perlu berkaca pada keberhasilan negara tetangga seperti Vietnam yang mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen secara konsisten. Bank Sentral Vietnam bekerja dalam satu komando yang patuh terhadap visi besar pemerintah pusat untuk memajukan industri manufaktur ekspor. Mereka berani mematok suku bunga kredit sangat rendah pada kisaran satu hingga dua persen bagi sektor-sektor produktif unggulan.
“Vietnam sukses karena bank sentral mereka berfungsi sebagai pelayan negara yang menjamin ketersediaan modal murah bagi para petani,” ungkap Bennix.
Skenario serupa juga terjadi di China di mana bank sentral beroperasi sebagai unit pendukung penuh bagi agenda pembangunan ekonomi nasional. Otoritas moneter di sana tidak bersembunyi di balik tameng independensi saat negara membutuhkan ekspansi kredit yang masif untuk infrastruktur. Mereka memposisikan diri sebagai “karyawan negara” yang bertugas memastikan seluruh mesin ekonomi rakyat mendapatkan bahan bakar modal yang cukup.
“Kita harus berani mendefinisikan ulang makna independensi bank sentral agar tetap selaras dengan kepentingan kedaulatan ekonomi republik,” katanya.
Reformasi moneter menjadi keharusan mendesak dengan menurunkan BI Rate secara agresif hingga berada di bawah angka empat persen. Suku Bunga Dasar Kredit perbankan wajib dipatok maksimal lima persen agar gairah investasi pada sektor manufaktur kembali meningkat tajam. Meskipun langkah ini berisiko melemahkan nilai tukar Rupiah hingga sepuluh persen, hal tersebut justru menguntungkan bagi kinerja ekspor nasional. “Pelemahan Rupiah merupakan peluang besar untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara berbasis industri manufaktur yang kuat di kancah global,” tegasnya.
Memutus Rantai Ketergantungan Energi dan Pengaruh Global
Pemerintah harus mempercepat transisi menuju penggunaan kendaraan listrik secara nasional untuk mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar mata uang domestik. Kedaulatan energi berbasis batubara dan nikel lokal akan melindungi masyarakat dari gejolak harga bahan bakar minyak hasil impor luar negeri. Strategi ini sangat krusial agar kebijakan moneter ekspansif tidak memicu kerusuhan massa akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali. “Mobil listrik adalah kunci pertahanan ekonomi agar kita tidak lagi menjadi budak harga minyak dunia yang sangat fluktuatif,” tutur Bennix.
Kritik tajam kini mengarah pada undang-undang perbankan tahun 1999 yang dianggap sebagai pintu masuk pengaruh asing dalam sistem moneter kita. Analis mempertanyakan siapa “bos” sebenarnya di balik tembok independensi Bank Indonesia yang seringkali berseberangan dengan kepentingan rakyat kecil. Terdapat kekhawatiran bahwa elit global sengaja menginginkan ekonomi Indonesia tetap kerdil agar selamanya menjadi pasar konsumsi bagi produk asing. “Kita harus waspada terhadap adu domba intelijen asing yang merusak stabilitas moneter melalui tangan para banker lokal sendiri,” pungkasnya.
Pemerintah perlu segera melakukan reformasi total terhadap tata kelola bank sentral agar tetap bertanggung jawab langsung kepada mandat pemerintahan terpilih. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk keluar dari status negara berpendapatan menengah bawah. Rakyat menanti keberanian Presiden untuk menertibkan lembaga yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi semua. “Kedaulatan moneter adalah harga mati yang harus kita rebut kembali demi mewujudkan cita-cita Indonesia emas yang mandiri,” tutupnya. (BP/CHA).
