BADUNG, Balipolitika.com- Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat komitmen pelayanan publik melalui inovasi kesehatan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran.
Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat evaluasi implementasi program Mantap Nak Badung (Manfaat Tambahan Penjaminan Pelayanan Kesehatan) di Ruang Rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Rabu, 29 April 2026.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dengan dihadiri Inspektur Kabupaten Badung, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Plt. Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Hukum, Kabag Tapem, Kabag Prokompim, serta Tim Perumus Kebijakan.
Program Mantap Nak Badung dirancang sebagai pelengkap layanan Krama Badung Sehat (KBS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Inovasi ini mengintegrasikan berbagai fitur unggulan seperti home care, telemedicine, layanan SIGAP, hingga sistem antar-jemput pasien dalam satu ekosistem digital guna meningkatkan efisiensi.
Adi Arnawa menekankan bahwa indikator keberhasilan program ini bukanlah kecanggihan fitur, melainkan dampak nyata yang dirasakan oleh warga.
Ia menyoroti perlunya memangkas kesenjangan akses layanan, terutama bagi masyarakat lapisan bawah.
Ia mendorong penguatan unit layanan bergerak agar tenaga medis dapat menjemput bola hingga ke lingkungan terkecil.
“Yang terpenting sekarang adalah membuktikan bahwa program ini berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai bagus di atas kertas, tetapi tidak terasa di lapangan,” tegasnya.
Saya ingin ada armada yang bisa menjangkau masyarakat hingga ke gang-gang. Bayangkan jika masyarakat cukup menelepon dan langsung ditangani dengan cepat, tentu rasa aman akan langsung muncul, itulah yang dibutuhkan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat pemanfaatan layanan saat ini dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduk Badung yang mencapai lebih dari 500 ribu jiwa.
Faktor utamanya adalah sosialisasi yang belum merata dan untuk itu, Bupati Badung meminta puskesmas, perbekel, dan perangkat desa bergerak aktif sebagai ujung tombak informasi.
Di akhir arahannya, Bupati mengingatkan bahwa inovasi harus dibarengi dengan kesiapan SDM dan infrastruktur yang mumpuni.
“Inovasi harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta penyederhanaan sistem layanan agar tidak menyulitkan masyarakat. Ini bukan sekadar program, tetapi bagaimana kita hadir memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran. Kita harus lebih serius, mulai dari sosialisasi, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Badung, dr. Made Padma Puspita menjelaskan bahwa regulasi teknis dan pengaturan tarif baru tuntas pada akhir 2025.
Hal inilah yang mempengaruhi optimalisasi di tahap awal. Ia menambahkan, seluruh layanan kini telah terintegrasi dalam aplikasi “Badung Sehat”.
Melalui platform digital ini, masyarakat dapat memantau riwayat kesehatan hingga mengakses layanan home care secara mandiri.
Ke depan, Pemkab Badung akan terus mengembangkan layanan respons cepat (fast response) untuk menjawab kebutuhan warga yang semakin dinamis. (bp/ken)
