GIANYAR, Balipolitika.com- Dalam rangka menguatkan tata kelola LPD, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat serta keberlanjutan desa adat, Pemkab Gianyar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kabupaten Gianyar, Selasa 16 Desember 2025 di Balai Budaya Gianyar.
Mewakili Bupati Gianyar, Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama saat membuka FGD tersebut mengatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian desa adat di Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar.
“LPD tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan milik desa adat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penjaga keberlanjutan nilai-nilai sosial dan budaya Bali,” terangnya.
Dilanjutkannya, seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi serta akuntabilitas, LPD dituntut untuk dikelola secara semakin profesional dan bertanggung jawab.
“Oleh karena itu, saya mengimbau seluruh pengurus dan pengelola LPD agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten,” tegas Sekda yang akrab disapa Gus Bem.
Kegiatan Focus Group Discussion merupakan momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola LPD secara berkelanjutan.
Melalui forum tersebut diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah yang terarah dan aplikatif, mencakup penguatan kelembagaan, pengelolaan risiko, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.
“Saya berharap, dari kegiatan ini akan lahir komitmen bersama untuk terus mendorong pengelolaan LPD yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, sehingga LPD mampu tumbuh secara profesional tanpa meninggalkan jati diri dan kearifan lokal desa adat,” harap Sekda Gus Bem.
Lebih lanjut Sekda Gianyar berharap hasil diskusi yang diperoleh dapat ditindaklanjuti secara nyata dalam penguatan tata kelola LPD, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung keberlanjutan desa adat di Kabupaten Gianyar.
Gus Bem juga menyampaikan bahwa keinginan terbesar Bupati Gianyar I Made Mahayastra yakni meningkatkan perekonomian di Gianyar serta dapat berputar dengan baik dan LPD menjadi salah satu pendukung kuatnya perekonomian di Gianyar.
Ditegaskan Sekda Gus Bem bahwa ke depan Pemkab Gianyar akan memberikan opini terhadap LPD yang ada di Gianyar melalui penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat dan konsultan publik.
“Bapak Bupati ingin memberikan penilaian memberikan opini kepada LPD, dimana akan menugaskan Inspektorat dan konsultan publik untuk menilai LPD. Tujuannya bukan mencari kesalahan LPD tapi melakukan perbaikan dan pembenahan,” pungkasnya.
Inspektur Kabupaten Gianyar Ni Putu Darmiyanti menyampaikan, FGD terlaksana sebagai wadah koordinasi dan penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan dalam penguatan tata kelola LPD, dengan tujuan meningkatkan pemahaman pengurus dan pengelola LPD terhadap prinsip tata kelola transparansi dan akuntabel.
Selain itu, mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan risiko, serta SDM LPD, dan terakhir memperkuat sinergi pembinaan dan pengawasan antar Pemkab Gianyar, desa adat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan LPD yang sehat dan berkelanjutan.
Demi meningkatkan pemahaman para Ketua LPD, panitia penyelenggara menghadirkan akademisi yang juga bergelut dengan LPD seperti , Dr. Ir I Wayan Jondra, M.Si selaku Akademisi di Politeknik Negeri Bali, Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH., M.Kn selaku Akademisi Ilmu Hukum Universitas Udayana, dan I Nyoman Arnaya, SE., MM selaku tokoh yang pernah terlibat dalam pengelolaan LPD Provinsi Bali, serta dipandu oleh moderator Luh Putu Novyanti Ciptana Ika Putri. (bp/jk/ken)
