BULELENG, Balipolitika.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terus mendorong optimalisasi digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mencegah kebocoran, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, saat ditemui usai High Level Meeting (HLM) Program Akselerasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2025 di Ruang Pertemuan Hotel Lovina Haven, Rabu 16 Juli 2025.
Sutjidra menyampaikan bahwa Buleleng baru saja kembali meraih dua penghargaan bergengsi terkait digitalisasi keuangan daerah.
“Kita mendapatkan penghargaan, dua kali berturut-turut untuk pelaksanaan digitalisasi terbaik Jawa-Bali,” ujarnya.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Pemkab dalam menerapkan sistem pembayaran digital untuk pajak dan retribusi.
Meski bangga dengan prestasi tersebut, dirinya menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah optimalisasi.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi keuangan sangat strategis.
“Digitalisasi sangat penting karena bisa mencegah terjadinya kebocoran, meningkatkan transparansi, dan yang paling utama memberi kepastian kepada masyarakat,” kata Sutjidra.
Kepastian yang dimaksud adalah jaminan bahwa uang pajak yang dibayar masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah, bukan ke oknum tertentu.
“Kalau semakin luas kita digitalisasi di Kabupaten Buleleng, masyarakat semakin percaya bahwa pajaknya yang mereka bayar itu memang betul-betul masuk ke daerah dan digunakan untuk pembangunan,” lanjut Sutjidra.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat ini menjadi pondasi penting bagi keberhasilan pengumpulan PAD.
Namun, Bupati Sutjidra mengakui masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi.
Salah satunya adalah tingkat penggunaan atau adopsi sistem digital di kalangan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.
“Tadi dianggap masih perlu dipacu lagi. Sosialisasi di masyarakat masih perlu digencarkan karena banyak masyarakat yang belum paham dengan aplikasi seperti QRIS,” jelasnya.
Keterbatasan kepemilikan smartphone atau kemampuan menggunakan aplikasi tertentu menjadi kendala nyata.
Sutjidra juga menyoroti sektor potensial yang belum tergarap maksimal melalui digitalisasi, yaitu retribusi parkir di pinggir jalan.
“Ini Pak Kadis Perhubungan juga masih bingung. Potensinya ada, tapi cara mengoptimalkannya belum maksimal,” ungkapnya.
Menerapkan pembayaran digital seperti QRIS untuk parkir jalanan terkendala karena tidak semua pengguna jalan memiliki atau bisa mengoperasikan aplikasi tersebut.
Merespons tantangan ini, Sutjidra menyatakan komitmennya untuk mencari solusi.
“Nanti kita akan diskusikan dengan BPKAD dan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana. Kita akan cari formatnya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang masih bisa digali guna peningkatan PAD,” pungkas dia. (bp/jk/ken)
